Pernyataan itu terdengar masuk akal secara logika, meski agak pedas jika direnungkan lebih dalam: selama berbulan-bulan, negara rupanya ikut membiayai makan siang anak-anak yang orang tuanya mampu membayar uang sekolah puluhan juta per semester.
Dana yang berhasil dihemat dari pencoretan 1.653 sekolah tersebut kini dialihkan untuk menjangkau sekitar 240 ribu sekolah lain yang sudah mengajukan permohonan manfaat MBG namun hingga kini belum mendapatkan giliran. Angka itu bukan kecil—ratusan ribu sekolah mengantre, sementara sebagian slot justru diisi oleh institusi yang tidak seharusnya berada dalam antrean itu.
Fokus BGN kini secara tegas diarahkan ke wilayah 3T: Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Daerah-daerah seperti Maluku dan Papua, yang selama ini berjibaku dengan angka stunting tinggi, menjadi prioritas utama redistribusi anggaran ini. Di sana, program MBG bukan sekadar tambahan menu makan siang—ia bisa menjadi satu-satunya asupan bergizi yang diterima seorang anak dalam sehari.
Keputusan refocusing ini sesungguhnya merupakan koreksi kebijakan yang datang terlambat, namun tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Program MBG sejak awal digagas untuk menyentuh lapisan masyarakat paling rentan: anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, dan komunitas yang selama ini luput dari perhatian kebijakan gizi nasional.
Namun seperti banyak program besar lainnya, implementasi di lapangan sering kali bergeser dari rancangan awal. Ketika data sekolah penerima manfaat dikompilasi secara masif dan cepat, celah seleksi pun terbuka. Sekolah-sekolah yang memiliki jaringan, koneksi, atau administrasi yang lebih rapi bisa lebih mudah masuk daftar dibanding sekolah-sekolah kecil di pelosok yang bahkan tidak memiliki staf untuk mengurus berkas permohonan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.