Di sisi lain, kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha. Perusahaan sudah menanggung berbagai kewajiban rutin, dari gaji, pajak, iuran BPJS Ketenagakerjaan, hingga BPJS Kesehatan. Menambahkan satu lagi pos kewajiban bukan berarti tidak bisa dilakukan, namun mekanisme perhitungan dan jadwal setoran harus dirancang dengan cermat agar tidak menjadi beban yang justru mendorong perusahaan ke arah kesulitan keuangan lebih cepat.
Perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha bukan dua hal yang saling berlawanan. Perusahaan yang sehat berarti lapangan kerja yang terjaga. Pekerja yang terlindungi berarti daya beli yang terjaga. Kebijakan yang baik seharusnya mampu menjaga keduanya berjalan beriringan, bukan mengorbankan satu demi yang lain.
Masa transisi hingga 2028 adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah perlu membangun sistem informasi yang transparan, di mana perusahaan bisa memantau dana yang sudah disetorkan dan pekerja bisa memverifikasi bahwa hak mereka tercatat dengan benar. Mekanisme audit berkala yang terbuka untuk publik juga diperlukan, bukan hanya untuk mendeteksi masalah lebih awal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang memang harus direbut, bukan sekadar diminta.
Sebab bagi seorang pekerja yang baru saja menerima surat PHK, pesangon bukan angka abstrak dalam dokumen hukum. Itu adalah uang untuk membayar kontrakan bulan depan, untuk memastikan anak tetap bisa sekolah, untuk bertahan hidup selagi mencari pekerjaan baru. Ketika kebutuhan itu datang, tidak ada waktu untuk menunggu proses birokrasi yang panjang atau mencari-cari ke mana dana yang seharusnya sudah tersedia itu pergi.
Pemerintah punya kuasa untuk mewajibkan perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon. Tapi kuasa yang lebih besar, dan tanggung jawab yang lebih berat, adalah membuktikan bahwa uang yang sudah dikumpulkan itu benar-benar sampai ke tangan yang berhak menerimanya, tepat waktu, tanpa perlu diperjuangkan lagi dari awal.
Jika pada akhirnya pekerja masih harus bersusah payah mengejar haknya sendiri, hanya kali ini bukan mengejar perusahaan melainkan mengejar lembaga pemerintah, maka yang berubah hanyalah alamat tempat kecewa itu dikirimkan.



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.