Pertanyaan ini bukan retorika kosong. Indonesia punya catatan yang perlu diingat. Kasus Jiwasraya dan Asabri memperlihatkan bagaimana lembaga keuangan yang berada di bawah naungan negara pun bisa mengalami penyimpangan besar dalam pengelolaan dana. Ribuan nasabah dan peserta dirugikan, kepercayaan publik terkikis, dan proses hukum yang panjang pun tidak sepenuhnya bisa mengembalikan kerugian yang sudah terjadi.
Ini bukan tuduhan bahwa lembaga pengelola DCP nantinya akan bernasib sama. Namun, sejarah itu cukup menjadi pengingat bahwa status sebagai entitas milik negara tidak secara otomatis memberi imunitas dari penyimpangan. Justru karena itulah sistem pengawasan yang kuat harus sudah dirancang sejak awal, bukan ditambahkan belakangan ketika masalah sudah muncul.
Ada pula dimensi praktis yang menyangkut isi DCP itu sendiri. Dana pesangon yang menganggur tentu berisiko tergerus inflasi, sehingga kemungkinan besar akan diinvestasikan agar berkembang. Jika itu yang terjadi, harus ada ketentuan jelas soal instrumen investasi yang diperbolehkan, batas toleransi risiko, serta siapa yang bertanggung jawab jika investasi merugi. Dana ini bukan modal ventura, ini uang yang disiapkan untuk momen paling rentan dalam kehidupan seorang pekerja.
Pemerintah memang sudah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DCP. Pasal 253 menyebutkan sanksi berjenjang mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pencabutan izin usaha. Ketegasan ini patut diapresiasi. Tapi konsistensi keadilan menuntut pertanyaan lanjutan, sanksi seperti apa yang berlaku jika lembaga pengelola yang justru bermasalah? Apa yang bisa dilakukan pekerja jika pencairan dana tertunda bukan karena kesalahan perusahaan, melainkan karena masalah internal lembaga pemerintah?
Simetri akuntabilitas ini bukan hal kecil. Aturan yang hanya tegas kepada pihak yang diwajibkan menyetor, tetapi tidak jelas mengatur pihak yang bertugas menjaga, cenderung menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan atau sekadar memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.