Ketika pegawai di kementerian itu justru diduga memutar uang negara di meja judi virtual, maka yang tergerus bukan hanya anggaran. Kepercayaan publik pun ikut terseret.
Judi online bukanlah fenomena baru di Indonesia. Pemerintah sendiri telah berulang kali menyatakan perang terhadap praktik ini, memblokir ribuan situs, menangkap bandar, dan mengampanyekan bahaya kecanduan judi digital. Namun temuan PPATK soal pegawai Kemensos ini memperlihatkan bahwa masalah sesungguhnya bukan hanya soal situs yang diblokir atau bandar yang ditangkap.
Masalahnya ada di dalam—di jantung birokrasi itu sendiri.
Kasus ini juga mengingatkan publik pada temuan-temuan serupa yang pernah mencuat sebelumnya. Beberapa instansi pemerintah lain sempat disorot karena pegawainya terindikasi bermain judol. Namun skala 1.900 orang dalam satu kementerian adalah angka yang sulit diabaikan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menyebut temuan ini sebagai sinyal keras bahwa pengawasan internal di lingkungan birokrasi masih sangat lemah. Sistem penggajian, pengelolaan uang muka kegiatan, hingga mekanisme pertanggungjawaban keuangan perlu diperiksa ulang secara menyeluruh.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.