Koordinasi antara dua kementerian pun akan terus diperkuat. Keduanya sepakat bahwa sinergi antarlembaga bukan pilihan, melainkan keharusan agar program benar-benar tepat sasaran. Renovasi rumah bukan sekadar pekerjaan fisik—ia adalah pernyataan bahwa negara hadir, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di tempat keluarga miskin berpulang setiap malam.
Yang menarik dari pertemuan ini adalah momentumnya. Di tengah berbagai program sosial yang kerap berjalan masing-masing, Sekolah Rakyat memperlihatkan pola berbeda: kementerian-kementerian dipaksa duduk bersama, berbagi data, dan menyelesaikan hambatan bersama pula. Ini bukan koordinasi di atas kertas—ini koordinasi yang diuji oleh 911 berkas rumah yang menunggu giliran untuk dibenahi.
Tentu, tantangan ke depan tidak kecil. Persoalan kepemilikan tanah di Indonesia adalah labirin hukum yang panjang. Banyak keluarga miskin menghuni tanah yang statusnya abu-abu: bukan milik mereka secara hukum, namun bukan pula milik orang lain yang bisa menggusur mereka. Fleksibilitas yang diusulkan Gus Ipul adalah jalan tengah yang pragmatis—dan apakah Kementerian PKP bisa mengadopsinya dalam regulasi teknis akan menjadi penentu nyata keberhasilan program ini.
Target 10 ribu rumah bukan angka kecil. Namun dengan 911 rumah yang sudah terverifikasi dan dua menteri yang sudah berjabat tangan, mesin program ini setidaknya sudah mulai dipanaskan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.