BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat digelar bukan di dalam gedung, melainkan di halaman Gedung Sate yang ikonik — sebuah terobosan yang mencerminkan gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang tak biasa.
Rabu, 19 Agustus 2026, halaman Gedung Sate di Bandung berubah wajah. Kursi-kursi tertata rapi di bawah langit terbuka, meja pimpinan DPRD menghadap langsung ke fasad bangunan kolonial bersejarah itu, sementara para anggota dewan duduk berbaris di belakangnya, sama-sama menatap Gedung Sate sebagai latar agung peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke-81.
Selama ini, rapat paripurna semacam ini selalu dilangsungkan di dalam Gedung DPRD Jawa Barat pada siang hari. Kali ini, Gubernur Dedi Mulyadi memutuskan untuk mengubah format itu secara total — memanfaatkan halaman Gedung Sate yang baru selesai direnovasi sebagai panggung utama.
Para peserta rapat tidak hanya menempati kursi formal. Sebagian duduk di area bale saung yang tersebar di halaman Gedung Sate, menciptakan suasana yang lebih terbuka dan merakyat dibanding format paripurna konvensional di dalam ruangan tertutup.
Acara peringatan itu tidak melulu soal formalitas. Suasana semakin meriah ketika pelawak kondang Sule dan Oni Suwarman tampil menghibur hadirin. Beragam kesenian khas Jawa Barat turut dipentaskan, menjadikan momen ini perpaduan antara sidang resmi dan perayaan budaya.
Bagi Dedi Mulyadi, konsep paripurna di luar gedung bukan hal baru. Saat menjabat Bupati Purwakarta, ia sudah kerap menggelar rapat paripurna peringatan hari jadi daerah di halaman Kantor Bupati. Kini, filosofi yang sama ia terapkan dalam skala yang jauh lebih besar sebagai gubernur.
Momen paling dinantikan malam itu adalah pidato Gubernur Dedi Mulyadi. Di hadapan para bupati, wali kota, anggota DPRD, dan tamu undangan, ia menyampaikan orasi yang panjang namun padat — bukan sekadar sambutan seremonial, melainkan paparan visi yang konkret dan penuh kritik diri.
Dedi membuka dengan pengakuan jujur. Pada usia 81 tahun, Jawa Barat semestinya sudah berada di puncak kemakmuran. Provinsi ini memiliki segalanya: potensi energi, pertanian, kelautan, panas bumi, tenaga air, energi surya, hingga kawasan industri manufaktur yang tersebar luas. Namun semua potensi itu, menurutnya, belum terkelola secara optimal.
Ia menyebut bahwa distorsi pembangunan antar daerah dan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota menjadi persoalan mendasar yang harus diatasi. Kuncinya, kata Dedi, ada pada apa yang ia sebut sebagai evaluasi anggaran — mekanisme yang memungkinkan gubernur mengarahkan prioritas belanja kabupaten dan kota agar sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Soal Indeks Pembangunan Manusia, Dedi tidak menghindar dari fakta yang tidak menyenangkan. Ia mengungkapkan bahwa sejak 2020, IPM Jawa Barat sempat melorot dari peringkat 10 nasional hingga ke peringkat 18. Perlahan naik kembali ke posisi 15 pada 2024, dan di 2025 mencatatkan kenaikan tertinggi secara nasional.
Namun ia mengingatkan bahwa angka IPM tidak sesederhana yang terlihat. Rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM bukan hanya mengukur anak-anak yang kini bersekolah, melainkan seluruh penduduk Jawa Barat dari berbagai usia — termasuk generasi tua yang dulu tidak sempat mengenyam pendidikan. Karena itu, program pendidikan paket A, B, dan C harus diperluas secara masif agar angka ini bisa didongkrak secara signifikan.
Dedi juga menyinggung kesenjangan ekonomi antar wilayah. Menurutnya, standar upah dan biaya hidup di Bekasi tidak bisa disamakan begitu saja dengan Kuningan, Majalengka, Garut, atau Banjar. Masyarakat pedesaan yang tidak membeli air atau beras karena memproduksi sendiri memiliki kualitas hidup yang berbeda dari ukuran statistik pendapatan semata.
Dalam pidatonya, ia juga mengumumkan rencana perampingan birokrasi secara besar-besaran. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan digabung — dua menjadi satu, atau tiga menjadi satu — demi efisiensi fiskal yang menurutnya sudah tidak bisa ditunda.
Yang paling mengejutkan adalah rencana konsolidasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke dalam satu entitas bernama Sangga Buana, di luar Bank Jabar. Langkah ini diambil karena selama ini BUMD Jawa Barat dinilai lebih banyak menjadi beban keuangan daerah ketimbang memberikan kontribusi nyata. Ia bahkan menyebut ada direktur BUMD yang sudah ditahan, dan calon direktur yang sedang dalam proses hukum.
Menutup pidatonya, Dedi Mulyadi mengakui bahwa dirinya adalah gubernur yang paling sering dikritik saat ini — tidak hanya oleh warga Jawa Barat, tetapi dari seluruh penjuru Indonesia. Ia menyambut kritik itu dengan terbuka, bahkan berterima kasih. Baginya, kritik adalah bukti bahwa ia melakukan sesuatu yang nyata.
Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat itu pun resmi menjadi tonggak baru — bukan hanya karena lokasinya yang bersejarah, tetapi karena pesan yang dibawa: bahwa Jawa Barat sedang bersiap untuk berubah, dari dalam hingga ke luar.
FAQ
Mengapa Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat kali ini digelar di halaman Gedung Sate?
Ini merupakan inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi yang ingin menghadirkan format paripurna yang lebih terbuka dan berbeda dari biasanya. Halaman Gedung Sate yang baru direnovasi dipilih sebagai lokasi untuk memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat.
Apa saja kebijakan besar yang diumumkan Gubernur Dedi Mulyadi dalam pidatonya?
Dedi mengumumkan rencana perampingan organisasi perangkat daerah, konsolidasi seluruh BUMD ke dalam satu lembaga bernama Sangga Buana (kecuali Bank Jabar), serta penguatan program pendidikan paket untuk mendongkrak IPM Jawa Barat.
Bagaimana kondisi IPM Jawa Barat saat ini menurut Gubernur Dedi Mulyadi?
Dedi mengungkapkan bahwa IPM Jawa Barat sempat turun dari peringkat 10 ke peringkat 18 secara nasional sejak 2020, namun kini sudah kembali ke posisi 15. Pada 2025, peningkatan IPM Jawa Barat tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.