Namun untuk BBM nonsubsidi, Prabowo memberikan ruang penyesuaian. Harga jenis ini akan tetap mengikuti perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional. Artinya, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya perubahan harga Pertamax dan produk sejenisnya, bergantung pada dinamika pasar global dalam beberapa waktu ke depan.
Kebijakan ini sejatinya merupakan penyeimbang antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan konsumen. Subsidi energi memang menjadi beban anggaran yang tidak kecil, namun pemerintah tampaknya memilih untuk menahan harga BBM bersubsidi demi menjaga stabilitas sosial, setidaknya hingga kondisi ekonomi global lebih kondusif.
Sorotan berikutnya tertuju pada hilirisasi batu bara, isu yang selama ini menjadi salah satu pilar utama agenda ekonomi Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan kembali bahwa seluruh perusahaan nasional yang telah memperoleh perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara—atau yang kini beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus—wajib menjalankan komitmen hilirisasi sesuai regulasi yang berlaku.
Pesan ini bukan tanpa konteks. Sejumlah perusahaan tambang besar yang mendapat perpanjangan izin selama ini dinilai masih lamban dalam merealisasikan investasi pengolahan batu bara di dalam negeri. Perpanjangan izin yang diberikan negara semestinya berbanding lurus dengan kewajiban menambah nilai produk, bukan sekadar melanjutkan aktivitas ekspor bahan mentah seperti sebelumnya.
Hilirisasi batu bara mencakup sejumlah proses pengolahan, mulai dari gasifikasi hingga produksi bahan kimia berbasis karbon yang bernilai tinggi. Pemerintah telah lama mendorong agenda ini sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.