Hasilnya tak menunggu lama. Hanya dalam rentang satu bulan lebih beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa senilai lebih dari 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu bukan sekadar pencapaian administratif—melainkan bukti bahwa ada aliran nilai yang sebelumnya tidak terpantau dan tidak kembali secara optimal ke Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia—nikel, batu bara, kelapa sawit, karet, emas—adalah milik bangsa, bukan hanya milik segelintir pelaku usaha. Pernyataan itu bukan sekadar retorika. Ia menjadi landasan filosofis di balik keputusan keras pemerintah: siapa pun yang tidak patuh terhadap aturan baru ini akan kehilangan izin usahanya.

“Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Prabowo dengan nada tegas.

Ancaman itu bukan tanpa konteks. Pemerintah menyebut praktik ekspor lama—di mana harga yang dilaporkan jauh di bawah nilai pasar—sebagai bentuk penipuan sistematis yang merugikan negara. Dengan selisih harga yang mencapai hampir separuh nilai internasional, potensi kerugian devisa selama bertahun-tahun bisa bernilai ratusan miliar dolar.

Reformasi ini pun datang di tengah momentum yang dinilai Prabowo cukup menguntungkan. Dunia internasional, menurutnya, mulai menaruh perhatian serius terhadap langkah-langkah yang diambil Indonesia. Ketahanan pangan yang menguat, dukungan sektor energi, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi kombinasi yang membuat Indonesia kian diperhitungkan di panggung global.



Follow Widget