JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin rapat darurat kebakaran hutan dan lahan yang masih menghanguskan ratusan hektare lahan di enam provinsi Indonesia. Di tengah kepulan asap yang membekap langit Kalimantan dan Sumatera, sinyal dari Istana Merdeka cukup tegas: pemadaman harus dipercepat dengan segala cara yang tersedia.
Rapat Terbatas yang berlangsung secara hybrid pada Rabu, 23 September 2026, itu menghadirkan laporan langsung dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dua lembaga ini menjadi garda terdepan dalam memantau pergerakan Karhutla yang selama berpekan-pekan mengancam kualitas udara jutaan warga.
Kabar baiknya, ada penurunan signifikan dibanding laporan minggu lalu. Jika pekan sebelumnya area terbakar yang belum berhasil dipadamkan masih menyentuh angka seribu hektare, kini angka tersebut turun drastis menjadi 209 hektare. Penurunan ini mencerminkan kerja keras di lapangan, meski perang api belum selesai.
Enam provinsi menjadi prioritas pengawasan ketat pemerintah pusat: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Keenam wilayah ini secara historis menjadi langganan Karhutla setiap kali musim kemarau panjang melanda. Tahun ini pun, pola yang sama kembali berulang.
Meski angka kebakaran membaik, situasi di lapangan belum sepenuhnya pulih. Kondisi asap masih cukup tebal di beberapa titik, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dua provinsi ini menjadi wilayah yang paling terdampak dalam sepekan terakhir.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga yang harus menghirup udara tidak sehat. Di Kalimantan Tengah, aktivitas penerbangan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, belum bisa berjalan normal akibat jarak pandang yang terbatas. Pesawat-pesawat tertahan, jadwal terganggu, dan ribuan calon penumpang terpaksa menunggu kepastian.
Bandara Tjilik Riwut bukan sekadar pintu masuk ke ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Ia adalah nadi konektivitas wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara. Ketika asap menutup langit, dampak domino terasa hingga ke perekonomian dan mobilitas masyarakat sekitar.
Prabowo yang memimpin rapat dari Istana Merdeka tidak sekadar menerima laporan. Ia memberikan arahan konkret dan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Tiga instruksi utama keluar dari rapat itu: perkuat operasi darat, optimalkan operasi udara, dan lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca sesuai dengan kondisi lapangan yang terus berkembang.
Operasi Modifikasi Cuaca atau yang lebih dikenal dengan teknologi hujan buatan menjadi salah satu andalan pemerintah dalam memerangi Karhutla. Dengan menyemai awan menggunakan garam atau bahan kimia tertentu, tim BMKG dan BNPB berusaha memicu hujan di wilayah yang tengah terbakar atau berisiko tinggi. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada ketersediaan awan dan kondisi atmosfer.
Namun Prabowo tidak berhenti di situ. Presiden juga meminta jajarannya untuk menyiapkan opsi penggunaan pesawat dengan kapasitas water bombing yang lebih besar. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat pemadaman, terutama di titik-titik api yang belum berhasil dikendalikan oleh operasi darat maupun udara yang ada saat ini.
Permintaan itu bukan tanpa dasar. Pesawat water bombing berkapasitas besar mampu menjatuhkan volume air jauh lebih banyak dalam satu kali penerbangan dibanding armada yang selama ini digunakan. Dengan asumsi cuaca mendukung dan lokasi api bisa dijangkau, teknologi ini bisa menjadi faktor penentu dalam memadamkan sisa 209 hektare lahan yang masih membara.
Karhutla di Indonesia bukan persoalan baru. Setiap tahun, ancaman ini muncul bersamaan dengan datangnya musim kemarau, terutama ketika fenomena El Niño memperpanjang periode kering. Lahan gambut yang kering menjadi bahan bakar sempurna yang sangat sulit dipadamkan karena api bisa merambat di bawah permukaan tanah jauh dari jangkauan pandangan mata.
Para petani yang masih menggunakan metode tebang bakar untuk membuka lahan turut menjadi faktor yang memperparah kondisi. Meski regulasi telah ada dan sanksi telah ditetapkan, praktik ini masih ditemukan di berbagai wilayah. Penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.
Di sisi lain, langkah pemerintah yang kini menempatkan Karhutla sebagai agenda Rapat Terbatas di level presiden mengirim pesan penting: ini bukan urusan biasa. Ini adalah krisis lingkungan yang membutuhkan respons dari pucuk pimpinan negara.
Dengan 209 hektare lahan yang masih terbakar dan asap yang belum sepenuhnya sirna, perjuangan belum usai. Tapi arah yang ditunjukkan dari Istana Merdeka pada Rabu sore itu cukup jelas: tidak ada ruang untuk kendor, dan setiap opsi pemadaman harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.