Satu ancaman lagi yang ikut masuk dalam rapat hari itu adalah aktivitas vulkanik. Sejumlah gunung berapi di berbagai penjuru Indonesia tengah menunjukkan gejolak. Pemerintah menegaskan bahwa pemantauan terhadap dampak erupsi akan terus dilakukan, khususnya menyangkut tiga hal: aktivitas warga di sekitar gunung berapi, dampak terhadap roda perekonomian lokal, serta kelancaran logistik dan penerbangan di wilayah terdampak.
Aspek penerbangan menjadi perhatian tersendiri. Abu vulkanik yang terbawa angin bisa menutup bandara dalam hitungan jam dan memutus konektivitas antar pulau yang menjadi tulang punggung distribusi barang di Indonesia. Pemerintah tampaknya sadar betul bahwa gangguan penerbangan bukan sekadar urusan jadwal pesawat, melainkan soal rantai pasok yang bisa terganggu jika tidak dikelola dengan cepat.
Dari satu rapat terbatas di Istana Merdeka itu, terlihat jelas bahwa pemerintahan Prabowo sedang berusaha membenahi dua lini sekaligus: jangka pendek melalui bantuan pangan dan respons bencana, serta jangka panjang lewat digitalisasi layanan keuangan dan perluasan inklusi.
Pertanyaannya tentu bukan hanya soal niat. Sejumlah program serupa sudah pernah dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya dengan berbagai nama dan kemasan. Yang membedakan keberhasilan dari sekadar wacana biasanya bukan seberapa besar anggaran yang disediakan, tapi seberapa konsisten pelaksanaannya di lapangan.
Masyarakat di desa-desa terpencil, di pesisir yang jauh dari kantor bank, dan di lereng gunung yang dekat dengan sumber erupsi itu yang akan menjadi tolok ukur sesungguhnya. Apakah rekening BRI dan BSI benar-benar sampai ke tangan mereka? Apakah beras bantuan tidak terhenti di gudang karena jalan terputus abu vulkanik?
Istana sudah bicara. Kini giliran lapangan yang menjawab.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.