Langkah ini bukan hal sepele. Selama bertahun-tahun, persoalan inklusi keuangan kerap mandek di tataran diskusi. Kali ini, Istana tampaknya ingin mengubah peta. Dengan data kependudukan sebagai kunci masuk, pemerintah berambisi menjangkau mereka yang selama ini dianggap tak terjangkau oleh perbankan konvensional.
QRIS turut masuk dalam agenda besar itu. Sistem pembayaran berbasis kode QR yang kini sudah dikenal luas di pasar-pasar hingga warung kopi kecil itu akan didorong menjadi pintu gerbang utama layanan keuangan digital. Pemerintah meyakini bahwa memperluas penggunaan QRIS bukan hanya soal kemudahan transaksi, tapi juga tentang mendorong literasi keuangan secara organik di tengah masyarakat.
Saat agenda inklusi keuangan tengah dibahas, ancaman dari alam tak mau menunggu giliran. Pemerintah dalam rapat yang sama juga membahas kesiapan menghadapi potensi El Nino yang dikhawatirkan akan mengganggu produksi pangan nasional dalam beberapa bulan ke depan.
Salah satu instrumen perlindungan yang diandalkan adalah bantuan pangan berupa beras. Program ini sudah berjalan dan telah menjangkau masyarakat hingga September. Atas arahan langsung Presiden Prabowo, distribusi beras bantuan akan terus dilanjutkan pada Oktober, November, dan Desember. Tidak ada jeda. Tidak ada alasan logistik yang boleh memutus rantai bantuan itu.
Di balik keputusan tersebut ada kalkulasi yang tidak sederhana. El Nino bukan fenomena baru bagi Indonesia. Negara kepulauan ini sudah berkali-kali merasakannya: gagal panen, harga beras melonjak, dan masyarakat miskin yang paling pertama merasakan dampaknya. Pemerintah rupanya tidak ingin mengulang skenario buruk itu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.