Prabowo juga menyentuh soal investasi dan penciptaan lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa insentif tidak boleh diberikan tanpa ada penciptaan lapangan kerja baru yang nyata. Investasi pun tidak cukup hanya membawa modal—harus disertai alih teknologi agar bangsa ini benar-benar naik kelas, bukan sekadar menjadi pasar.
“Setiap rupiah harus punya tujuan. Setiap kebijakan harus punya ukuran. Setiap pejabat harus punya akuntabilitas,” tegasnya.
Kalimat itu terasa seperti kontrak moral antara pemimpin dan rakyatnya—diucapkan di ruang sidang yang penuh dengan para pengambil keputusan negeri ini.
Satu pengecualian yang ia sampaikan secara tegas adalah upacara Hari Kemerdekaan. Berbeda dari perayaan institusional yang ia hapuskan anggarannya, upacara 17 Agustus tetap bersifat wajib dan digelar secara terpusat. Ini bukan kontradiksi—melainkan penegasan bahwa ada nilai-nilai kebangsaan yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar baris pos penghematan.
Pidato Prabowo ditutup dengan doa dan harapan agar pembahasan RAPBN 2027 berlangsung terbuka, konstruktif, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia mengajak semua pihak—DPR, DPD, dunia usaha, perguruan tinggi, buruh, petani, nelayan, tenaga kesehatan, hingga guru—untuk bersama mengawal agenda besar pemerintah dengan disiplin.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.