Prabowo tak berhenti di soal seremonial. Ia menyinggung satu agenda besar yang selama ini dinilai menggerus anggaran negara tanpa hasil nyata: proyek-proyek besar di atas kertas namun minim dampak di lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada proyek yang besar anggarannya tetapi kecil manfaatnya bagi rakyat.
Presiden juga menyerukan penghapusan praktik korupsi dalam berbagai bentuknya—mulai dari kecurangan, markup proyek, hingga inflasi belanja yang selama ini menjadi penyakit kronis birokrasi. Untuk menertibkan hal itu, pemerintah berencana membentuk satu lembaga yang mengonsolidasikan seluruh belanja pemerintah di bawah satu atap pengawasan.
Langkah itu dinilai sebagai upaya untuk menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan sistem konsolidasi belanja, pemerintah berharap transparansi dan akuntabilitas bisa ditegakkan secara lebih sistematis.
Di hadapan para pemimpin nasional itu, Prabowo juga menegaskan filosofi dasarnya dalam memimpin: pemerintah ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Fungsi negara, menurutnya, adalah melindungi warganya dari berbagai ancaman—kemiskinan, kekerasan fisik, pemutusan hubungan kerja, kelaparan, hingga ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan.
Tanggung jawab itu, ia tekankan, tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat. Seluruh tingkatan pemerintahan—provinsi, kabupaten, kota, hingga desa—memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan perlindungan tersebut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.