BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Jawa Barat bukan sekadar seremoni pengibaran bendera. Di hadapan Forkopimda dan ribuan warga yang menyaksikan Kirap Sang Saka Merah Putih dari Gedung Pakuan menuju Gedung Sate, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru melontarkan kritik keras yang menohok: delapan puluh satu tahun merdeka, tapi mentalitas feodal dalam birokrasi masih hidup dan menggerogoti anggaran rakyat.
Suasana upacara kali ini tampil berbeda. Prosesi kirab membawa unsur tradisi dan budaya lokal, menciptakan nuansa perayaan kemerdekaan yang lebih hidup dan membumi. Namun di balik kemeriahan itu, Dedi memilih momen langka ini untuk bicara jujur tentang kondisi nyata yang masih dihadapi masyarakat Jawa Barat.
Dedi membuka pidatonya dengan pengakuan yang jarang terdengar dari seorang pejabat tinggi. Ia menyebut bahwa layanan dasar pemerintahan selama ini belum berjalan efektif, dan pemerintah harus berani mengakuinya tanpa basa-basi.
Salah satu fakta yang ia ungkap langsung mengejutkan banyak pihak. Saat ia mulai menjabat, sebanyak 100.000 warga Jawa Barat masih hidup tanpa listrik. Padahal, Jawa Barat adalah provinsi penghasil energi listrik terbesar, dengan pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, hingga panel surung terapung di Waduk Cirata yang kini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.
“Jawa Barat adalah pusat energi listrik. Tapi ada 100.000 warganya yang tidak mendapat listrik,” ujar Dedi dengan nada prihatin.
Ia menunjuk langsung pada akar persoalannya: pembangunan yang selama ini cenderung mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi energi. Masyarakat di sekitar tambang dan pembangkit listrik justru sering menanggung beban paling berat—mulai dari penggusuran, kerusakan lingkungan, hingga tidak menikmati hasil produksi yang ada di depan mata mereka sendiri.
Dana bagi hasil bergeser ke tempat lain. Listrik diproduksi di sana, tapi warga setempat disingkirkan dan tetap gelap gulita. Dedi menegaskan ini sebagai ketidakadilan struktural yang harus segera dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah Jawa Barat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menyebut pemerintah provinsi akan melakukan realokasi anggaran secara signifikan. Fokusnya adalah membiayai program-program yang benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat, bukan membiayai rutinitas birokrasi yang menghabiskan uang tanpa hasil nyata.
Dedi secara terang-terangan menyerang budaya birokrasi yang ia sebut sebagai pemborosan terselubung. Kunjungan kerja tanpa substansi, rapat dan konferensi yang tidak menghasilkan tindakan nyata, hingga pengadaan perangkat IT, laptop, dan layar digital besar yang diganti setiap tahun di setiap ruangan—semua itu, menurutnya, adalah bentuk pemborosan yang harus dihentikan.
“Berapa banyak uang yang kita habiskan untuk kegiatan rutin? Kunjungan kerja, rapat, seminar, memperindah ruangan. Tapi tidak ada makna yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di sinilah Dedi membawa analogi yang tajam: birokrasi yang boros dan lebih mementingkan kenyamanan pejabat adalah wujud modernisasi dari mentalitas feodal. Ia mengaitkannya langsung dengan sejarah kelam feodalisme di masa kolonial, saat kelas feodal pribumi justru ikut mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi kepentingan penguasa asing.
Dedi menyebut momen kemerdekaan ini kerap diisi dengan semangat mengecam kolonialisme Belanda dan Jepang. Namun ia mengingatkan bahwa perilaku imperialistik yang bersumber dari dalam diri bangsa sendiri juga nyata adanya, dan tidak kalah berbahaya.
“Feodalisme zaman dulu menjadikan rakyat sebagai objek pemenuhan kebutuhan kelas feodal. Kalau hari ini kita habiskan uang rapat puluhan juta, makanan tiga ratus ribu per orang, tapi rakyat tak merasakan apa-apa—itu feodalisme yang berulang,” katanya tegas.
Ia juga menyinggung soal gaya kepemimpinan yang kerap mengedepankan atribut jabatan dan protokol berlebihan. Menurutnya, seragam resmi, pangkat, dan simbol-simbol status justru menciptakan jarak antara pejabat dan masyarakat yang seharusnya mereka layani.
Dedi sendiri mengaku tidak terlalu memprioritaskan atribut resmi dalam kesehariannya. Baginya, tampil sederhana bukan soal gaya, melainkan soal komitmen untuk tetap dekat dan relevan dengan realitas masyarakat.
Soal infrastruktur, Dedi juga menyoroti kondisi kawasan Sukabumi, Cianjur, dan Garut di wilayah Priangan Selatan yang hingga kini masih terisolasi secara aksesibilitas. Banyak daerah yang untuk mencapai jalan utama saja harus melewati jalur berliku dan kondisi jalan yang jauh dari layak.
Ia berkomitmen menyelesaikan persoalan listrik dalam dua tahun anggaran ke depan, sementara infrastruktur dan layanan dasar lainnya akan diselesaikan secara bertahap seiring kebijakan realokasi anggaran yang terus diperbaiki.
Yang menarik, Dedi tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik yang merespons positif kebijakan-kebijakannya maupun yang melancarkan kritik. Baginya, kritik adalah bagian dari proses koreksi yang sehat dalam demokrasi.
Suasana upacara hari itu pun diwarnai mendung dan rintik hujan. Dedi menyebut kondisi itu sebagai berkah, sekaligus metafora yang tepat: langit yang tidak terik memaksa semua orang—termasuk para pejabat—berdiri di bawah kondisi yang sama, tanpa tenda, tanpa AC, tanpa jarak.
Sebuah simbol kecil, tapi mungkin itulah yang ingin ia sampaikan pelayan rakyat seharusnya tidak lebih nyaman dari rakyat yang dilayaninya.
FAQ
Apa yang dimaksud Dedi Mulyadi dengan “feodalisme dalam birokrasi”?
Dedi menyebut birokrasi feodal sebagai kondisi di mana pejabat lebih mengutamakan kenyamanan dan status diri sendiri ketimbang melayani masyarakat. Ini tercermin dalam pemborosan anggaran untuk rapat, kunjungan kerja seremonial, dan pengadaan fasilitas tanpa dampak nyata bagi rakyat.
Apa langkah konkret Dedi Mulyadi untuk mengatasi ketimpangan energi di Jawa Barat?
Dedi berencana menyelesaikan masalah akses listrik bagi 100.000 warga yang belum terlayani dalam dua tahun anggaran ke depan, dengan fokus pada realokasi anggaran dari pos rutin ke program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di daerah sumber produksi energi.
Mengapa Dedi Mulyadi menyinggung sejarah feodalisme dalam pidato HUT RI?
Ia ingin mengingatkan bahwa penjajahan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa dari dalam melalui perilaku pejabat yang menempatkan rakyat sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Momentum kemerdekaan digunakannya untuk mendorong refleksi kritis di lingkungan birokrasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.