Yang membuat kasus ini semakin kompleks, penyidik KPK menduga ada aliran dana dari bupati kepada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan. Dugaan pemberian itu diduga terkait dengan proses audit yang sedang atau akan berlangsung—sebuah indikasi bahwa upaya “pengamanan” laporan keuangan daerah turut menjadi bagian dari skema koruptif yang tengah dibongkar.
Deretan pihak yang diamankan pun mencerminkan luasnya jangkauan kasus ini. Selain Bupati Klaten selaku penyelenggara negara, mereka yang terjaring juga mencakup aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, oknum dari BPK, hingga unsur swasta yang diduga turut terlibat dalam jaringan korupsi tersebut.
Pola semacam ini bukan kali pertama muncul dalam kasus korupsi daerah. Pengadaan barang dan jasa kerap menjadi celah utama praktik suap di pemerintahan kabupaten, di mana rekanan swasta, pejabat daerah, dan auditor kerap membentuk ekosistem korupsi yang saling menguntungkan satu sama lain.
Klaten sendiri bukan nama asing dalam catatan KPK. Kabupaten di Jawa Tengah ini pernah menjadi sorotan nasional ketika bupatinya, Sri Hartini, ditangkap KPK dalam OTT pada akhir 2016 atas kasus jual beli jabatan. Sejarah itu kini tampaknya terulang satu dekade kemudian dengan wajah yang berbeda namun pola yang serupa.
Hamenang Wajar Ismoyo, yang saat ini menjabat Bupati Klaten, kini harus menghadapi proses hukum yang panjang. Statusnya sebagai penyelenggara negara menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan secara hukum, mengingat KPK memiliki kewenangan penuh untuk memproses pejabat publik dalam kasus korupsi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.