Kasus Eva bisa jadi hanya satu dari ribuan anomali yang belum terungkap. Data yang tidak diverifikasi secara berkala akan terus menghasilkan daftar yang penuh dengan nama-nama yang seharusnya tidak ada di sana.
Pemerintah perlu menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran DTSEN. Bukan sekadar membersihkan nama-nama yang sudah terlanjur viral, melainkan membangun sistem yang sejak awal mampu menyaring data dengan akurat.
Sebab pada akhirnya, bantuan sosial bukan soal anggaran semata. Ia adalah soal keadilan—siapa yang mendapat, dan siapa yang seharusnya mendapat.
Selama sistem pendataan masih bisa keliru memasukkan nama seorang anggota DPR berharta miliaran ke dalam daftar keluarga harapan, maka kepercayaan publik terhadap program-program sosial pemerintah akan terus menghadapi ujian yang serius.
Verifikasi bukan kemewahan birokrasi. Ia adalah kewajiban moral negara kepada warganya yang paling rentan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.