Tantangan kedua yang disorot Sudaryono adalah tata kelola program MBG yang masih jauh dari ideal. Ia mengingatkan bahwa program ini bernama Makan Bergizi Gratis, bukan makan gratis sembarangan.
“Ini bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Ini makan bergizi gratis. Kecukupan gizi adalah tolok ukurnya,” tegasnya.
Untuk memastikan standar gizi terpenuhi, BGN mengandalkan kepala dapur SPPG yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Artinya, setiap dapur yang aktif dipimpin oleh aparatur sipil negara yang langsung berada di bawah koordinasi BGN.
Masalah ketiga menyangkut transparansi dan keterlibatan publik. BGN mendorong partisipasi aktif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum untuk turut mengawasi pelaksanaan program, mulai dari menu makanan, proses distribusi, kondisi dapur, hingga standar kebersihan.
Sudaryono ingin program MBG tidak berjalan dalam ruang gelap. Keterbukaan informasi dan pengawasan bersama dianggap sebagai kunci agar program ini benar-benar menyentuh sasaran.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.