JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menggelar konferensi pers yang berlangsung lebih dari satu jam, membongkar sejumlah temuan mengejutkan di balik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari dapur yang tidak higienis, pegawai yang terlibat judi online, hingga kisah haru seorang siswa SD yang menyimpan burger untuk ibunya yang belum pernah merasakan makanan itu.
Konferensi pers yang sedianya dijadwalkan pukul 13.00 itu molor lantaran sejumlah kegiatan mendadak yang harus dihadiri Sudaryono. Namun begitu dimulai, ia langsung menyajikan data dan pernyataan tegas yang menjawab berbagai sorotan publik terhadap program unggulan pemerintah itu.
BGN, kata Sudaryono, berkomitmen penuh pada prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan. Komitmen ini bukan sekadar slogan. Sejak dilantik, pihaknya langsung menerapkan sanksi keras terhadap setiap dapur yang terbukti menyebabkan keracunan, mulai dari penangguhan operasional, pencopotan kepala dapur, hingga pemberhentian status ASN P3K.
Kasus keracunan memang terus menjadi perhatian utama. Dalam beberapa pekan terakhir, insiden keracunan terjadi di SMK 6 Semarang, Jayapura, Jepara, Yogyakarta, hingga Bogor. Wakil Kepala BGN langsung diterbangkan ke Jayapura bersama Wakil Menteri Dalam Negeri untuk memastikan para korban mendapat penanganan yang layak.
Data grafik yang ditampilkan dalam konferensi pers memperlihatkan tren kasus keracunan sejak Januari 2025, saat program MBG mulai berjalan. Grafik merah menggambarkan insiden terkait MBG, sementara grafik biru menunjukkan keracunan makanan di luar program. BGN mencatat tren penurunan dalam beberapa periode terakhir, meski target akhirnya tetap nol kasus.
Salah satu temuan paling mengkhawatirkan datang dari kasus Jayapura. Berdasarkan sistem pencatatan yang disebut POP, diketahui bahwa proses memasak dimulai pukul 00.00 dini hari, lalu baru diantarkan dan tiba di sekolah pukul 11.00 siang keesokan harinya. Jeda waktu sebelas jam itulah yang diduga kuat menjadi pemicu keracunan.
Menyikapi hal ini, BGN kini memberlakukan aturan baru: makanan wajib dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Setiap rantang akan diberi label waktu kadaluarsa harian, dan siswa diarahkan untuk tidak membawa pulang sisa makanan demi mencegah risiko keracunan di rumah.
Sudaryono juga menceritakan satu kisah yang membuat suasana konferensi pers terdiam. Saat melakukan inspeksi mendadak ke sebuah SD di Bogor, ia menemukan seorang murid yang tidak menghabiskan makanannya. Ketika ditanya, anak itu menjawab bahwa ia ingin membawa pulang burger tersebut untuk ibunya, karena sang ibu belum pernah merasakan burger seumur hidupnya.
“Ini menyedihkan,” ujar Sudaryono, yang mengaku terenyuh dengan cerita tersebut. Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa membawa pulang makanan harus ditertibkan demi keamanan pangan. Makanan yang dibawa pulang dalam kondisi sudah melewati batas aman berpotensi menjadi biang keracunan berikutnya.
BGN juga merespons laporan tentang pekerja dapur yang masuk dalam kondisi sakit. Mulai kini, seluruh staf dapur diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis dan melaporkan kondisi tubuh mereka sebelum mulai bekerja. Jika merasa tidak fit, mereka diminta untuk tidak masuk. Kebijakan ini diterapkan karena ditemukan kasus pekerja yang tetap masuk meski sakit dan berpotensi mencemari makanan.
Di sisi kelembagaan, BGN mengumumkan pembukaan tiga kotak surat pengaduan. PO Box 2045 diperuntukkan bagi pengaduan internal BGN termasuk SPPI dan kepala dapur. PO Box 1708 untuk mitra dan yayasan. Sementara PO Box 40450 dibuka untuk keluhan masyarakat umum. Sudaryono menegaskan bahwa ketiga kotak surat itu dikelola langsung olehnya.
Langkah ini diambil karena banyak laporan masuk melalui jalur tidak resmi, mulai dari pesan WhatsApp ke nomor pribadinya, email, hingga laporan di situs pribadinya. BGN ingin mekanisme pengaduan lebih terstruktur dan dapat direspons secara sistematis.
BGN juga memperketat aturan sertifikasi higienis dan sanitasi, yang disebut SLHS. Seluruh dapur yang sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat ini diberi tenggat waktu hingga tanggal 10. Dapur yang tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi akan ditutup permanen tanpa kompromi.
Saat ini, BGN telah mengidentifikasi sekitar 950 dapur yang diduga tidak memenuhi standar higienitas dan sanitasi. Pengumuman resmi terkait penutupan permanen sejumlah dapur tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dalam hal penindakan personel, BGN telah memproses pemecatan 66 kepala dapur berstatus ASN P3K. Pelanggaran yang menjadi dasar pemecatan antara lain tidak hadir lebih dari 10 hari berturut-turut, terlibat penipuan, judi online, hingga meminta imbalan tidak sah dari mitra. Sebaran kasus terbanyak ada di Jawa Barat dengan 29 kasus, diikuti Jakarta 19 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, dan sisanya tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, serta daerah lainnya.
Selain pemecatan, sebanyak 60 kasus lainnya masih dalam proses pembinaan internal, umumnya terkait konflik antara kepala dapur dan mitra pengelola. BGN tengah menginvestigasi siapa pihak yang bersalah dalam setiap konflik tersebut.
Sudaryono menutup konferensinya dengan menegaskan bahwa perbaikan tata kelola MBG akan terus berjalan cepat. Pekan depan, sinergi antara BGN dan pemerintah daerah akan diperkuat melalui kerangka Satgas MBG yang telah dibentuk oleh Presiden. Gubernur, bupati, wali kota, serta dinas terkait akan dilibatkan langsung dalam pengawasan menu dan keamanan pangan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
FAQ
Apa sanksi yang diberikan BGN kepada dapur yang menyebabkan keracunan?
BGN memberlakukan sistem suspensi berlapis: ringan 10 hari, sedang 20 hari, dan berat 30 hari hingga penutupan permanen. Kepala dapur yang terlibat juga dapat dicopot dan diberhentikan dari status ASN P3K-nya.
Mengapa siswa tidak boleh membawa pulang sisa makanan MBG?
Makanan yang dibawa pulang berisiko dikonsumsi melewati batas aman empat jam setelah dimasak. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keracunan di rumah yang kemudian disalahartikan sebagai insiden MBG di sekolah.
Bagaimana masyarakat bisa melaporkan masalah terkait program MBG?
BGN membuka tiga jalur pengaduan melalui PO Box: PO Box 2045 untuk internal BGN, PO Box 1708 untuk mitra dan yayasan, serta PO Box 40450 untuk pengaduan masyarakat umum, yang semuanya dikelola langsung oleh Kepala BGN.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.