JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Baru dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang langsung menetapkan arah kebijakan yang tegas: program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas gizi yang diterima masyarakat.
Nanik menyampaikan pernyataan itu usai pelantikannya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. Pesan yang ia bawa sederhana namun substantif: efisiensi anggaran bukan berarti memangkas manfaat.
“Kami concern pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara, tetapi tanpa mengubah target gizi yang ingin kita capai,” ujar Nanik dalam keterangannya seusai pelantikan.
Salah satu langkah pertama yang akan diambil adalah moratorium penambahan dapur baru. BGN akan menghentikan sementara ekspansi unit dapur untuk mengkaji ulang apakah jumlah dapur yang kini beroperasi sudah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Nanik, tidak semua wilayah membutuhkan dapur baru. Ada daerah yang kapasitas dapurnya sudah melebihi jumlah penerima manfaat, sementara di tempat lain justru masih kekurangan. Pemetaan ulang ini dinilai mendesak sebelum ekspansi dilanjutkan.
“Kita tata apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada, atau justru berlebihan,” kata Nanik.
BGN juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program MBG. Langkah ini bertujuan memastikan program benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperluas cakupan secara kuantitatif.
Nanik menyebut angka 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat perlu dievaluasi kembali. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut bisa dikurangi di satu sisi dan ditambah di sisi lain, yakni pada kelompok yang selama ini belum tersentuh program.
“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar-benar butuh semua? Atau sebetulnya bisa dikurangi, lalu kita tambah yang belum memperoleh?” ungkap Nanik.
Soal kualitas, Nanik menegaskan bahwa tahun 2026 ini BGN tidak lagi mengejar angka. Presiden, disebutnya, sudah mendapat laporan bahwa prioritas BGN kini bergeser ke penguatan standar operasional dapur-dapur yang ada.
BGN akan turun langsung mengecek apakah setiap dapur yang beroperasi sudah menjalankan prosedur sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Dapur yang belum memenuhi standar akan didorong untuk segera berbenah.
“Kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” tegasnya.
Persoalan daerah 3T — tertinggal, terdepan, dan terluar — menjadi perhatian khusus BGN. Nanik menyadari bahwa wilayah-wilayah ini kerap luput dari jangkauan investor maupun mitra pelaksana program MBG karena pertimbangan aksesibilitas dan ekonomi.
Untuk menjawab tantangan itu, BGN akan menggandeng berbagai pihak melalui skema kolaborasi. Program CSR dari BUMN disebut sebagai salah satu opsi yang akan dijajaki, di samping kemungkinan hibah luar negeri dan kerja sama dengan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Untuk wilayah yang belum digarap investor, kami akan coba kerjasamakan. Bisa lewat CSR BUMN, hibah dari luar negeri, atau perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di sana,” jelas Nanik.
Komitmen terhadap daerah 3T ini menunjukkan bahwa pemerataan tetap menjadi ruh program MBG, meskipun pendekatan yang diambil kini lebih selektif dan terukur dibanding sebelumnya.
Dengan tiga pilar utama — efisiensi dapur, ketepatan sasaran, dan peningkatan kualitas — BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang tampaknya ingin membuktikan bahwa program ambisius warisan pemerintahan ini bisa berjalan lebih ramping namun lebih berdampak.
Tantangan ke depan tentu tidak kecil. Program MBG yang menyentuh puluhan juta penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid, pengawasan yang konsisten, serta anggaran yang dikelola dengan cermat agar tidak menjadi beban fiskal di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Namun setidaknya, sinyal yang dikirimkan Nanik di hari pertama jabatannya cukup jelas: era ekspansi tanpa arah sudah berakhir. Kini saatnya membangun pondasi yang lebih kuat untuk program yang digadang-gadang menjadi investasi terbesar bagi generasi penerus bangsa.
FAQ
Apa langkah pertama Kepala BGN baru dalam mengelola program MBG? Nanik S. Deyang akan melakukan moratorium penambahan dapur baru untuk mengkaji ulang kapasitas dan kebutuhan riil di setiap daerah sebelum ekspansi dilanjutkan.
Mengapa BGN melakukan refocusing penerima manfaat program MBG? Karena dari 63 juta penerima manfaat yang tercatat saat ini, belum semuanya dipastikan benar-benar membutuhkan intervensi gizi. BGN ingin memastikan program lebih tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang selama ini belum tersentuh.
Bagaimana BGN akan menjangkau daerah 3T dalam program MBG? BGN akan menjalin kolaborasi melalui program CSR BUMN, kemungkinan hibah dari luar negeri, serta menggandeng perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar tersebut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.