Penindakan terus berlanjut. Pada 21 Oktober , penyidikan resmi dimulai terhadap produsen berinisial PT DTA. Sepuluh hari berselang, pada 30 Oktober , Satuan Tugas Pangan Polri bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggelar operasi di Kabupaten Deli Serdang. Target operasi adalah PT UDS, sebuah perusahaan yang diduga memproduksi beras fortifikasi secara ilegal atau tidak sesuai standar. Dari lokasi itu, aparat menyita lebih dari 15 ton beras berikut sejumlah mesin produksi.
Angka 15 ton beras yang disita itu bukan jumlah kecil. Ia cukup untuk menggambarkan skala operasi yang selama ini berjalan di bawah radar pengawasan.
Langkah pemerintah tidak berhenti di sana. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memberlakukan moratorium sementara terhadap penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk kategori beras fortifikasi mulai awal November . Kebijakan ini bukan pelarangan permanen, melainkan langkah korektif untuk membenahi sistem perizinan dan pengawasan mutu yang selama ini dinilai masih memiliki celah.
Moratorium ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pelanggar di hilir, tetapi juga memperketat sistem di hulu agar potensi pelanggaran serupa tidak terulang.
Amran menutup pernyataannya dengan kalimat yang terasa seperti deklarasi, bukan sekadar pidato seremonial. “Mafia Indonesia harus bebas dari mafia beras, khususnya mafia pangan. Harus bebas. Ini masalah serius,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.