Amran mengingatkan para pengusaha, baik yang berskala besar maupun menengah, untuk segera menyesuaikan praktik bisnisnya dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak, pemerintah tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum.
Respons masyarakat terhadap seruan pemerintah ternyata luar biasa. Dalam kurun waktu sekitar dua minggu, Kementerian Pertanian menerima tidak kurang dari 340 laporan melalui kanal pengaduan daring yang diberi nama Lapor Pak Amran. Laporan itu tidak hanya menyangkut beras, melainkan juga menyentuh persoalan pupuk, alat dan mesin pertanian, serta program cetak sawah yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam memperluas lahan produktif.
Jumlah laporan yang masuk dalam waktu singkat itu mencerminkan satu hal, kepercayaan masyarakat kepada negara hanya akan jika negara konsisten menindak.
Perum Bulog turut ambil bagian dalam gelombang penindakan ini. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya juga menerima lebih dari 300 laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan beras pemerintah. Tidak hanya menerima laporan, Bulog membentuk satuan tugas khusus pengawasan beras pemerintah yang bekerja lintas institusi, melibatkan Staf Pengawasan Internal Bulog sekaligus unsur dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Pembentukan satgas ini bukan sekadar respons administratif. Ini sinyal bahwa Bulog serius menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan oknum di dalam tubuhnya sendiri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.