Ketika pangan dipolitisasi atau dijadikan lahan keuntungan sepihak, maka yang dirugikan bukan hanya konsumen, tetapi juga petani yang menggantungkan nasib dari harga gabah. Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi daya beli konsumen dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga penghasilan petani. Dua instrumen ini dimaksudkan sebagai pagar, bukan hiasan kebijakan.
Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Sejumlah pelaku usaha diduga menjual beras di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Sebagian lagi kedapatan tidak memenuhi standar mutu dan gizi yang tercantum dalam regulasi. Ini bukan pelanggaran administratif biasa, ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Amran tidak hanya menyoroti soal harga. Ia juga membongkar modus yang lebih gelap dalam kasus pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras yang seharusnya menjadi instrumen stabilisasi pasar justru dimanipulasi oleh sejumlah oknum. Caranya bermacam-macam, mulai dari penggilingan ulang untuk mengubah tampilan fisik beras, pengemasan ulang dengan karung berbeda yang tidak mencantumkan identitas asli produk, hingga penggantian label secara sistematis di lokasi-lokasi tersembunyi yang jauh dari jangkauan pengawasan.
Modus ini bukan hal baru dalam dunia perdagangan pangan Indonesia. Namun sebelumnya, pengungkapannya kerap berhenti di tingkat operasional tanpa menyentuh aktor utama di baliknya. Kali ini pemerintah mengklaim penindakan sudah menjangkau lebih jauh.
Bagi pelaku yang terbukti melanggar, ancaman hukumannya tidak ringan. Undang-undang memberi ruang bagi aparat untuk menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha, dan apabila pelanggaran masuk ranah pidana, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah tujuh tahun penjara dengan denda hingga Rp1,5 miliar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.