Sementara itu, untuk dokumen kendaraan bermotor seperti BPKB, STNK, dan SIM, koordinasi dilakukan bersama Kepolisian Republik Indonesia. Tito menyebut ia akan langsung menyampaikan hal ini kepada Kapolri agar penanganan bisa segera dipercepat di lapangan.
Semangat yang mendorong kebijakan ini diungkapkan Tito dengan kalimat yang lugas dan manusiawi. Baginya, ini bukan sekadar prosedur birokrasi biasa.
“Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu,” tegasnya.
Pernyataan itu seolah merangkum satu prinsip sederhana yang kerap terlupakan dalam penanganan bencana: birokrasi harus tunduk pada kemanusiaan, bukan sebaliknya.
Gempa bumi yang mengguncang NTT menyisakan dampak yang kompleks. Selain kerusakan fisik berupa rumah dan infrastruktur yang roboh, bencana juga meninggalkan dampak administratif yang tak kalah menyulitkan. Ribuan warga kehilangan dokumen penting yang tersimpan di rumah, terkubur reruntuhan, atau rusak akibat bencana susulan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.