JATINANGOR, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak menahan diri ketika para Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menghujaninya dengan pertanyaan kritis. Dalam sebuah sesi dialog terbuka, ia membongkar habis persoalan klasik birokrasi Indonesia: nepotisme suku, budaya kerja seremonial, dan sistem penggajian yang dianggapnya keliru sejak akar.
Forum ini berlangsung di lingkungan IPDN dan menghadirkan tiga penanya dari kalangan taruna yang akan segera diwisuda sebagai pamong praja. Pertanyaan mereka tajam, mulai dari soal politik kepentingan dalam kebijakan publik, budaya kerja yang minim hasil nyata, hingga kekhawatiran soal primordialisme suku dalam birokrasi.
Praja Utama Saleh Adriana dari Jawa Barat membuka sesi dengan pertanyaan soal bagaimana menciptakan kembali spirit teknokratik di tengah kepentingan politik yang masih kental dalam pengambilan kebijakan. Disusul Praja Utama Putri Syarafandra dari Kalimantan Selatan yang menyoroti budaya kerja birokrasi yang menurutnya masih terjebak rutinitas administratif tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
Penanya ketiga, seorang alumni IPDN angkatan 2024 asal Jawa yang kini delapan tahun mengabdi di Jawa Barat, mengangkat isu yang lebih sensitif. Ia menanyakan bagaimana Dedi Mulyadi menjamin profesionalitas tetap terjaga di tengah 87 ribu pegawai negeri sipil Jawa Barat yang berasal dari berbagai suku dan daerah, sementara di instansi lain kadang masih berlaku rekrutmen berbasis kedaerahan.
Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan soal primordialisme dengan analogi yang tak biasa: . Ia menyebut setiap bangsa secara alamiah memang punya kecenderungan mengutamakan kelompoknya sendiri, sama seperti orang Tionghoa atau Amerika yang lazim memprioritaskan sesama warganya dalam proyek bisnis.
Namun menurutnya, hal itu bukan patokan utama dalam membangun tim kerja yang solid. Ia mencontohkan kisah Lionel yang memeluk rekan setimnya yang baru bergabung, bukan memarahinya, hingga rekan tersebut mengabdikan diri penuh kepada sang kapten.
“Orang itu disatukan oleh energi, bukan oleh genetik,” begitu inti pesan yang ia sampaikan, menjelaskan bahwa ikatan emosional dan kesamaan visi jauh lebih penting ketimbang asal suku. Ia bahkan menyinggung hubungannya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang hadir di forum tersebut, yang menurutnya punya kedekatan nilai meski tak pernah saling bersilaturahmi ke kampung halaman masing-masing.
Dedi menegaskan bahwa konflik paling dahsyat justru kerap terjadi antarsesama, baik dalam keluarga maupun antarnegara serumpun, bukan dengan pihak yang jauh secara kultural. Karena itu, ia menilai sekat Jawa-Sunda tidak relevan dalam membangun birokrasi yang solid, sebab yang dibutuhkan adalah kesatuan visi dan misi, bukan kesamaan identitas etnis.
Soal budaya kerja seremonial yang disorot salah satu penanya, Dedi Mulyadi punya jawaban konkret. Ia mengusulkan agar upacara bulanan IPDN tidak lagi digelar di dalam kampus, melainkan di lingkungan sekitar yang justru membutuhkan perhatian, seperti jalan rusak dan saluran air kotor di kawasan Tanjungsari, Sumedang.
Gagasannya menyentuh konsep wilayah aglomerasi pendidikan yang dipimpin bergilir oleh kampus-kampus di sekitarnya, mulai dari Institut Teknologi Bandung, IPDN, hingga Universitas Winaya Mukti. Para taruna, menurutnya, semestinya turun langsung menjadi pendamping RT dan RW setempat, bukan sekadar menjalani rutinitas hormat bendera di dalam kampus.
Ia menyindir keras praktik birokrasi yang menurutnya hanya berhenti pada simbol kebangsaan tanpa menyentuh persoalan nyata di lapangan. “Tapi di depan sana ada anak yang dibunuh, di sebelah sana ada motor yang dicuri,” ujarnya menggambarkan kesenjangan antara seremoni dan kondisi riil masyarakat sekitar kampus pendidikan.
Dedi Mulyadi juga menyoroti sistem kenaikan pangkat di lingkungan ASN yang menurutnya keliru sejak desain dasarnya. Ia menilai pendidikan formal justru sering membuat pegawai meninggalkan pekerjaan utamanya demi mengejar gelar, alih-alih memperdalam keahlian di bidang yang sedang ditekuni.
Ia mencontohkan ASN yang bolak-balik tugas belajar ke Yogyakarta hingga Jepang selama bertahun-tahun, namun tak pernah benar-benar berkarya di posisinya. Akibatnya, kata dia, banyak pegawai yang justru terbebani utang akibat biaya pendidikan tambahan dan akhirnya kembali bekerja hanya untuk menutup utang tersebut.
Solusi yang ia tawarkan adalah membalik logika sertifikasi: pelatihan seharusnya mendatangi pegawai di tempat kerja, bukan sebaliknya. Sertifikat, menurutnya, semestinya menjadi penghargaan atas kinerja nyata yang sudah dicapai, bukan syarat administratif yang dikejar lebih dulu sebelum bekerja.
Ia juga menyinggung lemahnya kaderisasi tenaga teknis di lapangan, seperti petugas pengairan sawah dan penjaga aliran sungai yang kini makin sulit dicari penggantinya. Menurutnya, banyak saluran irigasi tersier dan primer yang tak lagi berfungsi optimal justru setelah proyek pembangunannya selesai, karena tenaga lapangan yang dulu rutin mengontrol kini sudah pensiun tanpa ada generasi penerus.
Fenomena serupa, kata Dedi, juga terjadi pada petugas kebersihan jalan. Ia menyebut sosok-sosok seperti pesepeda yang dulu rutin membersihkan rumput di pinggir jalan kini semakin jarang ditemukan, seiring sistem kerja yang makin berorientasi pada dokumentasi ketimbang hasil nyata di lapangan.
Ia menyentil birokrasi modern yang menurutnya lebih mengutamakan pencitraan ketimbang substansi kerja. “Yang penting pagi-pagi datang kumpul, difoto, dikirim, sudah berarti sudah menunaikan tugas,” katanya, menyebut fenomena tersebut sebagai bukti bahwa negeri ini tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan orang yang bekerja dengan tulus.
Dedi Mulyadi menutup pemaparannya dengan kritik terhadap sistem penggajian ASN yang menurutnya lebih menghargai status pendidikan dan jabatan struktural ketimbang kinerja profesional. Ia mengusulkan agar sistem penghargaan ke depan dibangun berdasarkan produktivitas kerja nyata, bukan tunjangan yang dibeda-bedakan berdasarkan rumpun jabatan semata.
Ia mencontohkan tukang sapu yang semula bekerja dengan rajin, namun kehilangan dedikasinya begitu diangkat menjadi ASN dan justru meminta pindah posisi. Menurutnya, pola pikir masyarakat yang selalu mendorong anak untuk menjadi pejabat struktural turut memperparah krisis tenaga kerja teknis di berbagai sektor, termasuk dunia proyek infrastruktur yang kini kesulitan mencari pejabat pembuat komitmen.
Sesi dialog ini menjadi gambaran bagaimana Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan gaya komunikasi blak-blakan, mengaitkan persoalan birokrasi modern dengan filosofi kepemimpinan, budaya lokal, hingga rujukan geopolitik global seperti konflik Iran. Pendekatannya yang tidak konvensional ini mendapat perhatian luas dari para calon pamong praja yang hadir dalam forum tersebut.
FAQ
Apa inti pertanyaan yang diajukan taruna IPDN kepada Dedi Mulyadi?
Tiga taruna mengajukan pertanyaan seputar cara membangun kembali spirit teknokratik di tengah kepentingan politik, langkah konkret mengubah budaya kerja seremonial menjadi berorientasi hasil, serta cara menjaga profesionalitas ASN di tengah keberagaman suku dan asal daerah pegawai.
Bagaimana Dedi Mulyadi menjawab isu primordialisme suku dalam birokrasi?
Ia menegaskan bahwa kecenderungan mengutamakan kelompok sendiri adalah hal alamiah, namun yang lebih penting dalam membangun tim kerja adalah kesamaan visi dan energi, bukan kesamaan suku atau asal daerah, dengan mencontohkan filosofi kerja tim dalam .
Apa solusi yang ditawarkan Dedi Mulyadi untuk mengubah budaya kerja seremonial di birokrasi?
Ia mengusulkan agar kegiatan formal seperti upacara dipindahkan ke lingkungan yang membutuhkan perhatian nyata, serta mengusulkan sistem pendidikan dan sertifikasi yang mendatangi pegawai di tempat kerja berdasarkan kinerja, bukan sebaliknya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.