Kini, pertanyaannya bukan lagi soal apakah kebijakan ini akan diterapkan. Yang menjadi perhatian berikutnya adalah bagaimana implementasinya berjalan di lapangan—terutama bagi jutaan pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia sekaligus segmen yang paling membutuhkan pendampingan dalam proses sertifikasi.
Pemerintah sudah menyatakan siap. Dunia, kata Haikal, juga sudah siap. Kini giliran seluruh ekosistem industri dalam negeri membuktikan bahwa kesiapan itu bukan sekadar retorika.
FAQ
Apa itu kebijakan wajib halal Oktober yang dimaksud BPJPH?
Kebijakan wajib halal Oktober adalah ketentuan yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia—terutama makanan, minuman, dan produk konsumsi lainnya—untuk memiliki sertifikasi halal resmi dari BPJPH. Kebijakan ini berlandaskan UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2021.
Mengapa lebih dari 80 negara menyatakan siap menerima sertifikasi halal Indonesia?
Kesiapan tersebut dibangun melalui sosialisasi dan komunikasi intensif yang dilakukan Indonesia kepada komunitas halal internasional, termasuk melalui forum seperti The 5th Summit of Halal 20 (H20) 2026 yang dihadiri 48 negara.
Apakah ada kemungkinan kebijakan sertifikasi halal ini ditunda lagi?
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.