Soal energi dan investasi, Dedi menyinggung hambatan nyata yang dihadapi investor di Jawa Barat: biaya infrastruktur listrik yang memberatkan. Ia mencontohkan seorang investor di Purwakarta yang membeli lahan industri seharga 15 miliar rupiah, namun harus mengeluarkan 17 miliar rupiah hanya untuk menarik kabel dari gardu induk Cikumpai.
Dedi mengusulkan agar Pemprov Jabar berinvestasi langsung ke PLN untuk membangun jaringan listrik di kawasan industri. Dengan begitu, investor tidak perlu menanggung biaya infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Jika investasi 500 miliar rupiah bisa menyerap 100.000 tenaga kerja perempuan serta menggerakkan roda ekonomi, maka investasi negara pada infrastruktur listrik itu akan kembali berlipat ganda ke kas daerah.
Ia juga menyoroti narasi publik yang kerap timpang: berita PHK 6.000 orang viral, sementara kabar masuknya 9.000 karyawan baru BYD nyaris tak terdengar. Tiga ribu pekerja data center pertama berbasis EI di bekas lokasi Indosat di Purwakarta pun luput dari sorotan. Dedi meminta agar perspektif pembangunan ini dikomunikasikan lebih aktif ke publik.
Soal lingkungan, Dedi mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir Jawa Barat kehilangan 1,2 juta ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan. Ia berkomitmen mengembalikan ruang-ruang hijau itu dan memperketat regulasi tata ruang. Baginya, kemajuan ekonomi sejati justru lahir dari daerah yang menjaga alamnya, bukan mengeksploitasinya.
Dalam proyek Legok Nangka, Dedi juga memberikan jaminan tegas: tidak ada premanisme. Ia meminta Kapolda dan Pangdam untuk berjaga 24 jam di lokasi proyek. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang datang meminta jatah pasir, batu, atau “uang keamanan.” Ia menyebut ini sebagai bagian dari perang terhadap budaya meminta tanpa bekerja yang merusak mentalitas masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.