PUNGGAWANEWS, Perang dagang di sektor pertanian semakin menunjukkan wajah kerasnya. Dampaknya tidak lagi berhenti pada komoditas yang langsung dikonsumsi manusia, tetapi telah merembet ke rantai produksi yang lebih dalam, termasuk bahan baku pakan ternak. Dinamika ini terlihat jelas dari dua negara besar di Asia, India dan Indonesia, yang sama-sama berada dalam pusaran perdagangan pertanian global, namun menghadapi ancaman yang berbeda.

Laporan Reuters pada 9 Februari 2026 menyebutkan bahwa serikat petani dan kelompok oposisi di India menolak kerangka dagang baru dengan Amerika Serikat. Penolakan itu muncul dari kekhawatiran bahwa produk pertanian Amerika yang disubsidi akan masuk lebih deras ke pasar India, menekan harga domestik, dan merugikan petani lokal.

Salah satu isu yang paling dipersoalkan adalah kemungkinan penurunan tarif untuk komoditas seperti crude soybean oil dan apel dari Amerika Serikat. Para petani menilai langkah tersebut dapat memukul produsen dalam negeri yang tidak memiliki dukungan subsidi dan kekuatan logistik sebesar produsen Amerika.

Ketegangan itu tidak berhenti pada perdebatan kebijakan. Pada 12 Februari 2026, Reuters kembali melaporkan ribuan petani di berbagai negara bagian India turun ke jalan melakukan aksi protes. Mereka bahkan membakar salinan simbolik kesepakatan dagang sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap membuka pintu bagi produk asing tanpa perlindungan memadai bagi petani lokal.

Di India, garis pertarungannya terlihat sangat jelas. Para petani khawatir pasar domestik mereka akan dibanjiri produk dari negara yang memiliki subsidi besar, sistem logistik kuat, dan daya saing yang jauh lebih tinggi. Ketakutan mereka adalah harga hasil panen lokal akan jatuh sebelum sempat bersaing secara adil.

Sementara itu Indonesia justru berdiri di sisi lain dari persoalan yang sama. Reuters melaporkan pada 25 Februari 2026 bahwa Indonesia berpotensi kesulitan memenuhi komitmen untuk meningkatkan impor produk pertanian dari Amerika Serikat dalam kerangka kesepakatan dagang baru.

Komoditas yang menjadi sorotan adalah soybean meal atau bungkil kedelai, bahan baku utama industri pakan ternak. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Indonesia berkomitmen menaikkan impor soybean meal dari Amerika Serikat menjadi sekitar 3,8 juta ton per tahun. Angka ini sangat jauh di atas realisasi impor pada 2025 yang hanya sekitar 216.257 ton.

Bahkan Reuters juga menyebutkan bahwa BUMN Berdikari disiapkan untuk menangani pembelian feed grain mulai 2026. Perusahaan ini sedang mempersiapkan impor sekitar 5 juta ton soybean meal sambil menunggu aturan baru yang akan mengatur mekanisme pengadaannya.

Masalah yang dihadapi Indonesia berbeda dengan India. Indonesia tidak sedang khawatir dibanjiri hasil panen asing yang langsung memukul petani tanaman pangan. Risiko yang muncul justru adalah meningkatnya ketergantungan terhadap impor bahan baku pakan untuk menopang industri peternakan, terutama ayam dan produksi protein hewani.

Jika India takut pasar pertaniannya ditekan oleh impor, Indonesia menghadapi kemungkinan menjadi semakin bergantung pada pasar luar negeri hanya untuk memberi makan ternaknya sendiri.

Perbandingan ini penting karena menunjukkan perubahan besar dalam struktur perdagangan pertanian global. Perdagangan tidak lagi sekadar soal ekspor beras, gandum, buah, atau daging. Di balik itu semua terdapat komponen yang sering tidak terlihat, yakni bahan baku pakan.

Ketika pakan semakin bergantung pada impor, maka harga ayam, telur, dan daging di dalam negeri juga ikut terikat pada faktor eksternal seperti nilai tukar mata uang, kondisi geopolitik, jalur perdagangan internasional, hingga kesepakatan dagang antarnegara.

Dalam konteks Indonesia, kondisi ini berarti nasib peternak ayam rakyat tidak hanya ditentukan oleh manajemen kandang atau harga jagung lokal. Ia juga sangat bergantung pada kemampuan negara mendapatkan soybean meal dari pasar global dengan harga yang stabil.

Selama ini pembahasan tentang ketahanan pangan sering disampaikan dengan nada optimistis, seolah masalahnya hanya berkisar pada sawah, panen, dan ketersediaan gudang penyimpanan. Namun untuk sektor protein hewani, kenyataannya jauh lebih kompleks. Jantung produksinya sering kali justru berada di kapal impor dan pelabuhan bongkar pakan.

Jika bahan baku pakan semakin bergantung pada luar negeri, maka kedaulatan pangan juga ikut rapuh, meskipun di dalam negeri kandang ayam terlihat tetap penuh dan produksi berjalan normal.

India dan Indonesia akhirnya memperlihatkan dua wajah dari akar persoalan yang sama: pertanian semakin politis. Di India, ancaman datang dari kemungkinan masuknya produk pertanian asing yang menekan harga domestik. Di Indonesia, ancaman muncul dari ketergantungan yang semakin dalam terhadap rantai pasok pakan global, khususnya dari Amerika Serikat, sebagai bagian dari kompromi dagang yang lebih luas.

Reuters juga mencatat bahwa kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat tidak hanya menyangkut soybean meal. Kesepakatan itu juga mencakup peningkatan impor gandum hingga sekitar 2 juta ton per tahun dan kedelai hingga sekitar 3,5 juta ton.

Dengan kondisi seperti ini, sektor pertanian tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai urusan petani di lahan. Ia telah menjadi bagian dari negosiasi tarif, tekanan diplomatik, struktur industri pakan, serta daya tawar negara dalam perdagangan internasional.

Jika pada masa lalu perang dagang pertanian lebih identik dengan tarif dan ekspor komoditas, kini dampaknya menjalar hingga menentukan ongkos produksi peternakan dan harga lauk di meja makan masyarakat.

Di sinilah ironi besar muncul. Petani India khawatir dibanjiri impor yang menekan harga hasil panen mereka. Indonesia justru berhadapan dengan kemungkinan semakin bergantung pada impor pakan. Dua situasi yang berbeda, tetapi berakar pada persoalan yang sama: pertanian semakin menjadi arena politik dan geopolitik.

India berusaha mempertahankan ruang hidup petaninya dari tekanan produk asing. Indonesia menghadapi dilema bahwa komitmen dagang bisa memperdalam ketergantungan pada bahan baku dari luar negeri.

Keduanya menunjukkan bahwa pertanian tidak lagi berdiri sebagai sektor produksi yang tenang. Ia telah masuk ke dalam arena negosiasi global, perebutan pengaruh ekonomi, dan strategi geopolitik antarnegara.

Mungkin di situlah sarkasme paling pahit dari perdebatan tentang kedaulatan pangan. Banyak keputusan penting yang menentukan masa depan petani dan peternak justru tidak lahir di sawah atau di kandang, melainkan di meja perundingan yang jauh dari tanah dan jauh dari kehidupan para pelaku pertanian itu sendiri.