Angka 14 tahun itu bukan janji bahwa siapa pun yang mendaftar haji hari ini akan berangkat tepat 14 tahun kemudian. Ia adalah potret retrospektif: rata-rata lama menunggu dari para jemaah yang tahun ini akhirnya mendapatkan giliran. Konteks ini sering hilang ketika angka tersebut dikomunikasikan ke publik, dan dari situlah miskonsepsi mudah berkembang.
Gambaran keseluruhannya menjadi lebih jelas bila disusun berurutan. Angka 49 tahun menggambarkan masa tunggu di daerah tertentu sebelum sistem kuota diperbaiki. Angka 26 tahun adalah estimasi administratif setelah formula pembagian kuota diperbarui. Sementara 14 tahun adalah rata-rata faktual dari jemaah yang benar-benar berangkat pada 2026. Ketiganya valid, tetapi berasal dari konteks penghitungan yang berbeda dan tidak bisa diperbandingkan begitu saja.
Justru setelah konteks itu dipahami, pembenahan yang dilakukan pemerintah tetap layak diapresiasi sebagai langkah yang berarti. Masalah antrean haji ternyata bukan sekadar soal berapa banyak kursi yang tersedia, melainkan juga bagaimana kursi-kursi itu dibagi dan bagaimana jutaan data calon jemaah dikelola dari tahun ke tahun.
Pemerataan kuota menjadi penting karena tempat tinggal seseorang seharusnya tidak membuat mereka menghadapi perbedaan masa tunggu yang terlalu ekstrem. Ketika satu wilayah harus antre hampir setengah abad sementara wilayah lain jauh lebih singkat, pertanyaan soal keadilan sulit dihindari. Formula berbasis daftar tunggu mencoba mempersempit jarak itu tanpa harus menambah kuota nasional secara sepihak.
Persoalan ini menjadi semakin berdimensi manusiawi karena haji bukan perjalanan yang bisa ditunda tanpa konsekuensi. Usia seseorang terus bertambah selama menunggu, kondisi kesehatan berubah, dan kemampuan fisik tidak selalu bisa diandalkan. Selisih sepuluh atau dua puluh tahun masa tunggu bukan sekadar angka — ia bisa menentukan dalam kondisi seperti apa seseorang akhirnya menjejakkan kaki di Masjidil Haram.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.