Damai di Persimpangan: Antara Realisme Politik dan Ilusi Kesepakatan AS–Iran

Dari persoalan Selat Hormuz hingga nuklir, sejumlah hambatan berat menghadang kesepakatan komprehensif yang ditunggu dunia

WASHINGTON/TEHERAN, PUNGGAWANEWS — Masa gencatan senjata dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran resmi berakhir, meninggalkan satu pertanyaan yang kini menggantung di atas meja diplomasi dunia: mampukah kedua kekuatan yang telah lama berseteru ini akhirnya menemukan titik temu untuk mengakhiri konflik yang telah menelan ribuan nyawa dan mengguncang stabilitas energi global?

Sinyal-sinyal harapan memang sempat menyeruak. Iran menyatakan akan membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial, seiring berlangsungnya gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Presiden Donald Trump pun tampil optimistis di hadapan publik, menyatakan kedua belah pihak kian mendekat ke sebuah kesepakatan. Namun di balik retorika optimisme itu, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit.

Hormuz: Urat Nadi Energi yang Dijadikan Kartu Truf

Sejak perang meletus, Iran membatasi akses ke Selat Hormuz — jalur perairan yang dalam kondisi normal menampung sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Pembatasan itu langsung memukul pasar global: harga energi melonjak, dan harga bensin di Amerika Serikat menembus angka US$4 per galon untuk pertama kalinya sejak 2022 — beban nyata bagi jutaan konsumen menjelang pemilu paruh waktu akhir tahun ini.

Iran tidak sepenuhnya menutup selat itu, namun menetapkan syarat ketat. Kapal-kapal harus melewati negosiasi izin khusus, dan sejumlah laporan menyebut adanya permintaan pembayaran hingga US$2 juta per kapal. Setelah pembicaraan di Pakistan menemui jalan buntu, Washington merespons dengan menerapkan blokade terhadap kapal-kapal yang singgah atau menuju pelabuhan Iran — sebuah langkah tekanan ekonomi yang ditujukan agar Teheran memulihkan status Hormuz sebagai jalur bebas biaya.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 17 April bahwa Hormuz “sepenuhnya terbuka” disambut dengan skeptisisme. Kenyataannya, akses masih terikat pada keberlangsungan gencatan senjata Israel-Lebanon, dan hanya kapal komersial tertentu yang diizinkan melintas melalui rute yang dikoordinasikan dengan militer Iran. Teheran bahkan terang-terangan menyatakan tengah menyiapkan regulasi pengenaan biaya transit dalam jangka panjang. Trump menegaskan blokade AS tidak akan dicabut sampai kesepakatan yang lebih luas “100 persen selesai.”

Nuklir: Isu Paling Pelik yang Menentukan Segalanya

Inilah jantung dari seluruh perundingan — dan sekaligus titik paling rawan keretakan.

Trump menyatakan pembicaraan di Pakistan kandas utamanya karena Iran menolak menghentikan program nuklirnya. AS menginginkan pelucutan nyaris total: Iran hanya diizinkan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik sipil di Bushehr, tanpa kapasitas untuk memproduksi bom atom. Iran bergeming, menegaskan haknya atas pengayaan uranium untuk kepentingan sipil — meski klaim tersebut telah lama dipandang curiga oleh sejumlah pemerintah Barat.

Sebelum serangan gabungan AS-Israel pada Juni 2025, inspektur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mencatat Iran telah mengumpulkan 441 kilogram uranium dengan tingkat pengayaan 60% — material yang, jika diproses lebih lanjut, cukup untuk membuat sekitar selusin bom nuklir. Lokasi dan kondisi cadangan itu kini tidak diketahui.

Di tengah kebuntuan ini, sejumlah opsi kompromi beredar. Axios melaporkan AS mempertimbangkan pencairan dana Iran senilai US$20 miliar yang selama ini dibekukan, sebagai imbalan penyerahan cadangan uranium yang telah diperkaya. Namun Trump secara terbuka membantah: “Tidak akan ada pertukaran uang dalam bentuk apa pun.”

Lebanon: Konflik yang Membayangi Meja Perundingan

Upaya damai AS-Iran tidak bisa dipisahkan dari dinamika konflik di Lebanon, tempat Israel masih bertempur melawan Hizbullah — kelompok yang disokong Teheran.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang turut hadir dalam pembicaraan di Pakistan, menggarisbawahi posisi Teheran dengan tegas: “Gencatan senjata di Lebanon sama pentingnya dengan gencatan senjata di Iran.” Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa bagi Iran, kedua front tidak bisa dipisahkan dalam satu paket perundingan.

Trump pada 16 April mengumumkan Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata 10 hari. Namun Hizbullah — aktor kunci di lapangan — tidak dilibatkan dalam negosiasi, meski kelompok tersebut menghentikan serangan roket ke Israel pada malam hari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di zona penyangga keamanan di Lebanon selatan. Israel menuntut pelucutan senjata Hizbullah — syarat yang ditolak mentah-mentah oleh kelompok tersebut, dan yang secara historis gagal diimplementasikan oleh pemerintah Beirut sendiri.

Hambatan-Hambatan Lain yang Tak Kalah Berat

Sekalipun ketiga isu utama di atas bisa diatasi, masih ada deretan tuntutan yang harus dijembatani oleh kedua pihak.

AS menginginkan Iran membatasi program rudal balistiknya — senjata yang berpotensi menjangkau wilayah di luar Timur Tengah dan dapat berfungsi sebagai sistem pengantar hulu ledak nuklir.

Washington juga menuntut Teheran menghentikan pendanaan dan persenjataan kepada kelompok-kelompok proksinya di kawasan, termasuk Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman — jaringan yang oleh Iran disebut sebagai “poros perlawanan” demi memperluas pengaruh geopolitiknya.

Dari sisi Iran, syarat yang diajukan tak kalah sulitnya: pencabutan sanksi, kompensasi atas kerusakan akibat perang, dan penarikan pasukan tempur Amerika dari kawasan. Tuntutan terakhir, khususnya, dipandang hampir mustahil diterima Washington dalam kondisi geopolitik saat ini.

Antara Tekanan Domestik dan Ambisi Bersejarah

Para pemimpin Eropa dan negara-negara Teluk Arab yang mengamati jalannya perundingan menyatakan skeptisisme yang semakin mengeras. Menurut mereka, perdamaian menyeluruh dalam waktu dekat adalah ilusi — dan penyelesaian isu-isu pelik, terutama program nuklir, bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Namun Trump menghadapi tekanan politik yang nyata. Harga bensin yang meroket, ribuan peti mati yang pulang dari medan perang, dan jadwal pemilu paruh waktu menciptakan insentif kuat bagi Gedung Putih untuk segera mengumumkan sebuah “kemenangan” diplomatik — bahkan jika itu berarti kesepakatan yang meninggalkan sejumlah isu krusial belum terselesaikan.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah perdamaian mungkin dicapai. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: perdamaian seperti apa yang bersedia diterima oleh kedua belah pihak — dan apakah dunia bisa menunggu selama proses itu berlangsung.

Editorial ini disusun berdasarkan perkembangan diplomasi terkini per 19 April 2026.