JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan di tengah acara penyerahan aset sitaan negara: nama Badan Narkotika Nasional akan diubah. Bukan sekadar soal nama, perubahan itu mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman narkoba yang kian kompleks.

Pernyataan itu dilontarkan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang dan lahan hasil sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Di hadapan sejumlah pejabat dan aparat penegak hukum, Prabowo menyampaikan apresiasi sekaligus sinyal perubahan kelembagaan yang cukup signifikan.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebut BNN dengan nama baru yang tengah disiapkan pemerintah. “BNN, Badan Narkotika, narkotika ya yang kita nanti akan perbaiki namanya ya, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika,” ujar Prabowo. Pernyataan itu disampaikan berbarengan dengan pujiannya atas keberhasilan BNN membongkar puluhan jaringan narkoba dan menertibkan sejumlah kampung narkoba di berbagai wilayah.

Perubahan nama ini bukan tanpa alasan. Prabowo menilai perlunya penegasan identitas dan fungsi lembaga dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin terorganisir. Nama baru “Badan Nasional Penanggulangan Narkotika” dinilai lebih mencerminkan pendekatan komprehensif—bukan sekadar mengurusi narkotika, tetapi aktif menanggulanginya secara nasional.

Sebelum menyinggung soal BNN, Prabowo lebih dulu memberikan pujian kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas keberhasilannya menggagalkan puluhan kasus penyelundupan barang ilegal bernilai triliunan rupiah. Apresiasi serupa kemudian ia arahkan kepada BNN yang dinilai berhasil menghancurkan jaringan distribusi narkoba lintas wilayah.

Namun Prabowo tidak hanya berbicara soal prestasi. Ia juga mengangkat realita pahit di lapangan—kondisi di mana petugas yang berupaya menertibkan kawasan narkoba justru menghadapi perlawanan fisik dari para pelaku.

“Kalau petugas masuk, petugas yang diserang, Saudara-saudara. Sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertibkan narkoba itu,” kata Prabowo dengan nada serius. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkoba bukan pekerjaan mudah—ada nyawa yang dipertaruhkan di balik setiap operasi penertiban.

Prabowo juga menegaskan bahwa persoalan narkotika bukan semata masalah domestik. Indonesia, menurut dia, hanya salah satu dari banyak negara yang tengah berjuang keras jaringan peredaran narkoba internasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas penindakan tanpa kompromi.

Momen penyerahan aset sitaan itu sendiri menjadi simbol nyata dari kerja keras aparat. Satgas PKH, yang dibentuk untuk menertibkan kawasan hutan bermasalah, kini menjadi contoh kolaborasi lintas lembaga yang mulai menular ke instansi lain—termasuk perusahaan-perusahaan negara yang menurut Prabowo sudah mulai berbenah.

“Saya sangat bangga sekarang, saya katakan dengan contoh yang dirintis oleh Satgas PKH, lembaga-lembaga lain ikut, perusahaan-perusahaan negara sudah mulai membersihkan diri,” ujarnya.

Di bagian akhir sambutan, Prabowo menyampaikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang masih terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum. Ia membuka pintu bagi mereka yang bersedia mengakui kesalahan dan menjadi justice collaborator—istilah hukum bagi pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum demi membongkar jaringan yang lebih besar.

“Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja ya. Karena kita tidak akan berhenti, kita tidak akan ragu-ragu. Lebih baik saudara bersihkan diri, tertibkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor. Jadi, saudara bisa menjadi justice collaborator,” tegasnya.

Pernyataan itu terdengar bukan sekadar imbauan, melainkan sinyal peringatan. Prabowo ingin pesan itu sampai kepada siapa saja yang merasa masih aman bersembunyi di balik sistem yang korup atau jaringan yang terselubung.

Rencana perubahan nama BNN ini masih perlu ditindaklanjuti secara formal melalui regulasi yang sesuai. Namun pernyataan terbuka sang Presiden di hadapan publik dan aparat penegak hukum menjadi penanda kuat bahwa kebijakan itu bukan sekadar wacana. Pemerintahan Prabowo tampak serius memperkuat kelembagaan dalam perang narkotika—dan perubahan nama menjadi salah satu langkah simbolis sekaligus strategis dalam arah tersebut.