Kasus keracunan makanan menjadi contoh paling nyata. Saat insiden tersebut terjadi di wilayah tertentu, dapur milik mitra langsung dikenai suspensi. Padahal, menurut para mitra, mereka hanya menyiapkan fasilitas sesuai ketentuan. Mereka merasa dijadikan kambing hitam atas persoalan yang akarnya jauh lebih kompleks dari sekadar kelalaian di tingkat dapur.
Pernyataan Syawaluddin di forum DPR terdengar seperti ultimatum. Jika aspirasi para mitra tidak didengar dan pola kemitraan tidak segera diperbaiki, ia menyatakan kesiapan seluruh mitra untuk melakukan pemblokiran secara nasional—sebuah ancaman yang, jika benar-benar terealisasi, berpotensi menghentikan distribusi MBG di banyak wilayah sekaligus.
Keluhan ini menyoroti salah satu kelemahan struktural program MBG yang selama ini luput dari perhatian: absennya perlindungan hukum yang memadai bagi para mitra dapur. Mereka berinvestasi, menanggung risiko operasional, namun tidak memiliki posisi tawar yang setara ketika berhadapan dengan kebijakan BGN.
Momentum ini terbilang krusial. BGN berada di persimpangan: di satu sisi harus membuktikan bahwa penunjukan pejabat baru benar-benar membawa perubahan nyata, bukan sekadar pergantian wajah. Di sisi lain, tuntutan dari ribuan mitra dapur yang menjadi tulang punggung operasional program ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Program MBG adalah program besar dengan ambisi mulia—memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup setiap hari. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada ekosistem yang sehat: sistem tata kelola yang kuat, distribusi yang bersih, dan kemitraan yang adil. Ketiga pilar itu kini sedang diuji secara bersamaan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.