Di sisi lain, Prabowo menggarisbawahi urgensi edukasi publik yang sistematis. Ia meminta agar materi tentang pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Generasi muda perlu dibekali kesadaran ini sejak dini, karena persoalan gambut bukan sekadar urusan lingkungan — ini adalah persoalan keselamatan dan masa depan bangsa.
Pesan yang paling tegas dari para ilmuwan dalam forum tersebut: pencegahan jauh lebih murah, lebih mudah, dan dampaknya jauh lebih minimal dibandingkan pemadaman. Gambut, sekali terbakar, sangat sulit dipadamkan. Api bisa menjalar di bawah permukaan tanah, tak terlihat, namun terus membakar selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Biaya pemadaman kebakaran gambut skala besar bisa mencapai triliunan rupiah — belum lagi kerugian akibat kabut asap yang berdampak pada kesehatan jutaan orang.
Indonesia memiliki lahan gambut seluas lebih dari 33 juta hektare — salah satu yang terbesar di dunia. Kawasan ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah masif dan berperan penting dalam menjaga iklim global. Namun selama bertahun-tahun, lahan gambut Indonesia justru menjadi sumber bencana tahunan yang berulang tanpa solusi tuntas.
Dengan terbentuknya BPGMN, Presiden Prabowo memberikan sinyal bahwa penanganan gambut kini naik kelas — dari urusan reaktif menjadi agenda nasional yang terencana, berbasis sains, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga tingkat desa.
Detail teknis mengenai struktur dan kewenangan BPGMN akan diumumkan lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara. Namun satu hal sudah pasti: Indonesia kini memiliki komitmen kelembagaan yang lebih kuat untuk menjaga jutaan hektare lahan gambut yang selama ini menjadi aset sekaligus beban lingkungan terbesar negeri ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.