JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret dalam menangani masalah lahan gambut yang selama ini menjadi bom waktu bagi lingkungan Indonesia. Di penghujung sebuah diskusi panel ilmiah yang berlangsung seharian penuh, ia menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) — sebuah lembaga yang selama ini dinantikan para ilmuwan dan praktisi lingkungan hidup di Tanah Air.
Pertemuan itu bukan diskusi biasa. Prabowo secara khusus mengundang para ilmuwan, profesor, dan peneliti dari berbagai institusi terkemuka — mulai dari ITB, IPB, UI, hingga tamu dari Universitas Nottingham, Inggris. Mereka hadir bersama perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, BRIN, BMKG, serta BNPB untuk membahas satu persoalan besar: bagaimana menyelamatkan jutaan hektare lahan gambut Indonesia dari ancaman kebakaran yang terus berulang setiap tahun.
Diskusi berlangsung dari pagi hingga malam hari. Hasilnya bukan sekadar rekomendasi di atas kertas — Presiden langsung merespons dengan keputusan nyata.
Salah satu kesimpulan utama yang disampaikan para ahli kepada Presiden adalah perlunya satu lembaga terpusat yang mengkoordinasikan seluruh data, izin pengelolaan, dan langkah pencegahan kebakaran gambut. Selama ini, penanganan gambut tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, tanpa satu komando yang terintegrasi. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu akar masalah mengapa kebakaran lahan gambut terus saja terjadi, musim demi musim.
Dengan keberadaan BPGMN, seluruh kewenangan itu akan dikonsolidasikan dalam satu atap. Data pemetaan, regulasi izin, hingga koordinasi respons darurat akan lebih mudah dikelola. Para ilmuwan yang hadir pun sepakat bahwa keberadaan badan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang sudah lama tertunda.
Presiden tidak berhenti di situ. Ia juga memerintahkan agar para ilmuwan yang hadir dalam diskusi tersebut dilibatkan langsung dalam proses percepatan kapasitas lembaga baru ini. Mereka akan berfungsi sebagai narasumber ahli, menjadi rujukan agar pengalaman dan penelitian bertahun-tahun yang sudah mereka lakukan tidak terbuang percuma dan tidak perlu diulang dari nol.
Prabowo juga menekankan pentingnya pemetaan lahan gambut secara menyeluruh dan segera. Pemetaan itu nantinya akan mengelompokkan kawasan gambut berdasarkan peruntukannya — mana yang layak untuk budidaya tanaman, mana yang cocok untuk perikanan, dan mana yang harus dijaga sebagai kawasan konservasi. Langkah ini dinilai krusial agar pengelolaan gambut ke depan bisa lebih tepat sasaran dan tidak justru memperparah kerusakan ekosistem.
Satu hal yang mendapat perhatian besar dalam diskusi itu adalah pendekatan berbasis komunitas. Para ilmuwan menegaskan bahwa cara paling efektif, paling efisien, dan paling cepat dalam menangani kebakaran gambut justru berasal dari masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lahan tersebut. Oleh karena itu, Presiden mendukung dihidupkan kembali program Masyarakat Peduli Api (MPA) — kelompok komunitas yang terlatih dan siap bertindak cepat ketika api mulai muncul.
Berbagai praktik baik dari lapangan juga dipaparkan dalam diskusi itu. Mulai dari pembangunan pompa cepat untuk pemadaman, hingga perhitungan teknis penanganan dari udara. Semua gagasan tersebut disambut positif oleh Presiden dan akan dijadikan referensi bagi BPGMN yang akan segera beroperasi.
Presiden juga menyoroti pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi utama pengelolaan gambut. Pengetahuan masyarakat adat dan lokal yang sudah ada jauh sebelum teknologi modern masuk, menurut para ahli, justru sering kali lebih relevan dan berkelanjutan dalam menjaga ekosistem gambut.
Di sisi lain, Prabowo menggarisbawahi urgensi edukasi publik yang sistematis. Ia meminta agar materi tentang pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Generasi muda perlu dibekali kesadaran ini sejak dini, karena persoalan gambut bukan sekadar urusan lingkungan — ini adalah persoalan keselamatan dan masa depan bangsa.
Pesan yang paling tegas dari para ilmuwan dalam forum tersebut: pencegahan jauh lebih murah, lebih mudah, dan dampaknya jauh lebih minimal dibandingkan pemadaman. Gambut, sekali terbakar, sangat sulit dipadamkan. Api bisa menjalar di bawah permukaan tanah, tak terlihat, namun terus membakar selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Biaya pemadaman kebakaran gambut skala besar bisa mencapai triliunan rupiah — belum lagi kerugian akibat kabut asap yang berdampak pada kesehatan jutaan orang.
Indonesia memiliki lahan gambut seluas lebih dari 33 juta hektare — salah satu yang terbesar di dunia. Kawasan ini menyimpan cadangan karbon dalam jumlah masif dan berperan penting dalam menjaga iklim global. Namun selama bertahun-tahun, lahan gambut Indonesia justru menjadi sumber bencana tahunan yang berulang tanpa solusi tuntas.
Dengan terbentuknya BPGMN, Presiden Prabowo memberikan sinyal bahwa penanganan gambut kini naik kelas — dari urusan reaktif menjadi agenda nasional yang terencana, berbasis sains, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga tingkat desa.
Detail teknis mengenai struktur dan kewenangan BPGMN akan diumumkan lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara. Namun satu hal sudah pasti: Indonesia kini memiliki komitmen kelembagaan yang lebih kuat untuk menjaga jutaan hektare lahan gambut yang selama ini menjadi aset sekaligus beban lingkungan terbesar negeri ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.