Bupati Bandung M. Dadang Supriatna, Bupati Jepara Witiarso Utomo, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda turut melengkapi daftar peserta yang merepresentasikan Jawa, Sumatera, dan Sulawesi sekaligus.
Keberagaman asal daerah para bupati ini bukan kebetulan. APKASI tampaknya ingin memperlihatkan bahwa persoalan yang mereka bawa bukan keluhan satu atau dua daerah, melainkan keprihatinan kolektif yang merata dari barat hingga timur Indonesia.
Isu tata kelola pemerintahan daerah pun turut mengemuka dalam sesi dialog. Para bupati menyoroti pentingnya regulasi yang memberikan ruang gerak lebih bagi kabupaten dalam mengelola anggaran sesuai prioritas lokal, tanpa terlalu banyak terkungkung oleh aturan yang seragam namun tidak selalu relevan dengan kondisi masing-masing daerah.
DPR RI dalam pertemuan ini memosisikan diri bukan sebagai pembuat keputusan tunggal, melainkan sebagai jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Peran itu memang krusial, mengingat DPR memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran negara yang langsung berpengaruh pada besaran dana yang mengalir ke daerah.
Sinyal yang dibawa pulang para bupati dari Senayan hari ini cukup positif. DPR berkomitmen untuk tidak membiarkan suara daerah menguap begitu saja. Koordinasi dengan pemerintah pusat dijanjikan akan terus berjalan, dengan orientasi akhir yang jelas: kebijakan anggaran yang efisien namun tetap berpihak pada kepentingan rakyat di daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.