Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa hasil dialog ini tidak akan berhenti di ruang pertemuan. Ia memastikan DPR akan menggunakan masukan dari para bupati sebagai bahan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar arah kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai menghambat roda pembangunan di tingkat kabupaten.
Pertemuan ini menjadi semacam cermin atas ketegangan yang memang sudah lama mengendap antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan riil daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong penghematan belanja negara. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan kepastian anggaran untuk menjaga kesinambungan program yang langsung menyentuh kehidupan warga.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyambut positif terbukanya ruang dialog tersebut. Namun ia juga menekankan bahwa apresiasi perlu diiringi tindak lanjut yang konkret.
“APKASI berharap kebijakan efisiensi anggaran ke depan tetap memberi ruang bagi daerah untuk menjaga kualitas layanan dasar bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur,” kata Bursah dengan nada tegas namun diplomatis.
Hadir dalam forum tersebut sejumlah kepala daerah yang mewakili beragam wilayah Indonesia. Dari Bupati Blora Arief Rohman hingga Bupati Lampung Timur Ella Nuryamah, kehadiran mereka mencerminkan betapa luasnya dampak isu efisiensi anggaran yang kini menjadi perhatian lintas provinsi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.