MAKASSAR, PUNGGAWANEWS – Panjang antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan mulai meresahkan warga. Di tengah situasi yang memanas, anggota DPRD Sulawesi Selatan, Achmad Fauzan Guntur, tampil memberi penenang — meski pertanyaan yang lebih mendasar justru belum terjawab: mengapa antrean itu bisa terjadi sejak awal?
Fauzan meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam kepanikan massal yang berujung pada panic buying, Pada Rabu, 9 September 2026, . Menurutnya, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan masih dalam kondisi aman dan terkendali.
Namun pernyataan “aman” dari seorang legislator tentu terasa lebih meyakinkan bila dibarengi dengan data konkret. Sayangnya, yang hadir baru sebatas imbauan dan koordinasi.
DPRD Sulsel, kata Fauzan, telah menjalin komunikasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan stok BBM tersedia dan distribusinya berjalan lancar. Koordinasi itu mencakup 24 kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan — wilayah yang luasnya tidak bisa dianggap remeh dalam urusan logistik energi.
Fauzan adalah putra dari Bupati Sinjai, Ratnawati Arif — sebuah fakta yang relevan untuk dicatat, mengingat Sinjai termasuk salah satu daerah yang kini tengah bergulat dengan kondisi kekeringan. Ia menjabat sebagai legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga dikenal sebagai Ketua PMI Sinjai.
Tak hanya soal BBM, DPRD Sulsel rupanya juga mulai menyoroti persoalan lain yang datang beriringan: kelangkaan gas LPG di sejumlah daerah terdampak kekeringan. Ini bukan cerita yang berdiri sendiri — kekeringan memukul sektor pertanian, dan petani yang ladangnya mengering butuh pompa air. Pompa air butuh bahan bakar. Maka LPG pun ikut masuk dalam daftar kebutuhan mendesak.
Fauzan menyebut bahwa dalam waktu dekat akan ada penambahan pasokan LPG, khususnya untuk mendukung kegiatan pompanisasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Petani, yang sudah kesulitan menghadapi musim kering, kini harus memastikan ketersediaan energi agar sawah mereka tidak benar-benar mati.
Situasi ini menggambarkan satu rantai masalah yang saling berkelindan: cuaca ekstrem memperparah krisis energi di tingkat akar rumput, sementara distribusi yang tak merata membuat masyarakat bereaksi dengan cara paling manusiawi — mengantre lebih panjang dari biasanya.
Di sisi lain, Fauzan juga menyoroti pentingnya selektivitas pemerintah kabupaten dan kota dalam menerbitkan rekomendasi BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan. Rekomendasi, katanya, harus diberikan sesuai peruntukan dan besaran alokasi yang telah ditetapkan oleh regulasi.
Ini adalah isu lama yang kembali mencuat: BBM bersubsidi kerap tidak sampai ke tangan yang benar-benar berhak. Sementara petani dan nelayan kecil kesulitan mendapat jatah, oknum-oknum tertentu diduga memanfaatkan celah rekomendasi untuk kepentingan yang jauh dari semangat subsidi.
Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi bukan cerita baru di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, persoalan ini bahkan sudah berulang kali menjadi sorotan. Namun tahun ini, dengan tekanan kekeringan yang memperparah kebutuhan energi di sektor pertanian, masalah lama itu kembali hadir dengan wajah yang lebih akut.
Merespons hal ini, Fauzan menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM kini dilakukan secara lintas sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel, Pertamina Patra Niaga, hingga aparat penegak hukum (APH) diklaim telah berkoordinasi untuk mengawasi dan menindak oknum-oknum yang mencoba “bermain” dalam distribusi BBM.
Koordinasi lintas sektor memang terdengar meyakinkan di atas kertas. Tapi efektivitasnya sangat bergantung pada keseriusan pelaksanaan di lapangan — dan rekam jejak pengawasan distribusi BBM di banyak daerah tidak selalu memberikan alasan untuk optimisme berlebihan.
Yang menarik, Fauzan memilih diksi “oknum-oknum yang ingin bermain” — sebuah eufemisme khas birokrasi Indonesia untuk menyebut mereka yang korupsi atau menyalahgunakan wewenang. Bila sudah ada koordinasi dengan APH, publik tentu berhak menunggu tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan di media.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat memang diminta bersabar. Diminta tidak panik. Diminta percaya bahwa stok aman, distribusi lancar, dan pengawasan berjalan. Sementara di lapangan, antrean masih mengular, pompa air petani menunggu gas, dan rekomendasi subsidi masih bisa disalahgunakan.
Achmad Fauzan menutup pernyataannya dengan harapan agar distribusi BBM di Sulawesi Selatan berjalan sesuai ketentuan berkat koordinasi lintas sektor yang telah dibangun. Sebuah harapan yang wajar — dan sekaligus menjadi pengingat bahwa harapan saja tidak cukup bila tidak diikuti oleh tindakan yang bisa diverifikasi oleh publik.
Kini bola ada di tangan pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat. Warga Sulawesi Selatan menunggu — bukan hanya di antrean SPBU, tetapi juga menunggu bukti bahwa koordinasi yang diklaim itu benar-benar bekerja.
FAQ
Mengapa terjadi antrean panjang di SPBU Sulawesi Selatan?
Antrean panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, yang diperparah oleh kondisi kekeringan yang memengaruhi distribusi dan kebutuhan energi di sektor pertanian.
Apa langkah DPRD Sulsel untuk mengatasi kelangkaan BBM dan LPG?
DPRD Sulsel telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan stok BBM di 24 kabupaten/kota tetap tersedia, serta mendorong penambahan pasokan LPG untuk mendukung pompanisasi lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Bagaimana cara memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran?
Pemerintah kabupaten dan kota diminta lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan, sementara pengawasan distribusi diperkuat melalui koordinasi antara Pemprov Sulsel, DPRD, Pertamina Patra Niaga, dan aparat penegak hukum.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.