Pencopotan pejabat yang dilakukan Amran bukan semata hukuman atas keterlibatan langsung, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian pengawasan. Dalam logika yang dibangun Amran, seorang pejabat yang membiarkan penyelewengan terjadi di bawah tanggung jawabnya sama saja dengan turut membiarkan rakyat dirugikan.
“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.
Langkah ini menjadi salah satu tindakan paling konkret yang diambil Kementerian Pertanian dalam menangani kebocoran rantai distribusi pangan bersubsidi. Selama ini, kasus pengoplosan beras kerap berakhir di tataran wacana tanpa ada kepala yang jatuh.
Kali ini berbeda. Amran memilih untuk tidak menunggu proses hukum selesai sebelum mengambil tindakan administratif. Prinsipnya jelas, selama ada kelalaian, sanksi harus jatuh.
Masyarakat tentu berharap langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat atas tekanan publik. Pengoplosan beras subsidi adalah kejahatan berlapis, merugikan keuangan negara, mengecoh konsumen, sekaligus mencabut hak masyarakat miskin atas pangan yang terjangkau.
Dengan Satgas Pangan yang kini turun tangan, penyelidikan diperkirakan akan merambah lebih jauh dari sekadar dua lokasi di Jakarta Timur. Pertanyaan besarnya, seberapa luas jaringan ini bekerja, dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati selisih harga dari beras rakyat yang dipermainkan itu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.