JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Delapan pejabat dari Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kehilangan jabatan mereka sekaligus pada Kamis, 29 Oktober 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil keputusan tegas itu setelah temuan mengejutkan, beras bersubsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diduga dioplos dan dijual sebagai beras premium.
Dua pejabat lainnya masih beruntung, mereka hanya menerima surat peringatan. Namun bagi delapan nama yang tercatat dalam keputusan Amran, sanksi administratif bukan akhir dari segalanya.
“Kita putuskan yang pertama hari ini, dari Bulog dan Bapanas ada 10 orang, ada dua peringatan, delapan kita copot,” kata Amran di Jakarta.
Pengumuman tersebut menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak lagi sekadar menggertak. Satgas Pangan kini ditugaskan mendalami kasus ini, menelusuri sejauh mana keterlibatan para pihak dan apakah pelanggaran ini layak dibawa ke ranah hukum pidana.
Amran menegaskan, siapa pun yang terbukti bersalah akan menghadapi konsekuensi hukum yang sesungguhnya. Tidak ada ruang untuk toleransi dalam kasus yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak.
Pangkal persoalan bermula dari temuan mengejutkan di dua lokasi di Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Matraman dan Pasar Induk Cipinang. Di sana, aparat kepolisian bersama tim pemerintah mendapati aktivitas mencurigakan, sekitar 600 ton beras SPHP dibongkar dari kemasan aslinya, lalu dikemas ulang seolah-olah menjadi beras premium siap jual.
Beras SPHP sendiri merupakan produk bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi yang melekat pada setiap kilogramnya mencapai Rp5.510. Artinya, dari 600 ton yang disalahgunakan itu saja, potensi kerugian subsidi yang tidak tersalurkan kepada rakyat ditaksir menyentuh angka Rp3,3 miliar.
Namun yang lebih mengkhawatirkan, angka 600 ton itu mungkin baru permukaan. Amran sendiri menyebut kemungkinan total yang beredar bisa mencapai ribuan ton. Praktik pengoplosan ini, menurut dia, sudah berlangsung dalam skala yang tidak sehat.
“Temuan saat ini 600 ton, tapi ini mungkin ribuan ton. Ini sudah tidak sehat, dibongkar, dijual ke pasar sebagai premium, karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus. Ini beras lokal, bukan diimpor. Ini diolah kemudian diproses ulang dan dikemas ulang,” ungkap Amran.
Ironinya, kualitas beras SPHP yang sejatinya merupakan produksi dalam negeri justru menjadi celah yang dimanfaatkan para pelaku. Beras lokal berkualitas baik itu dikemas ulang, diberi tampilan premium, lalu dijual dengan harga yang jauh melampaui harga subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Pencopotan pejabat yang dilakukan Amran bukan semata hukuman atas keterlibatan langsung, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian pengawasan. Dalam logika yang dibangun Amran, seorang pejabat yang membiarkan penyelewengan terjadi di bawah tanggung jawabnya sama saja dengan turut membiarkan rakyat dirugikan.
“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.
Langkah ini menjadi salah satu tindakan paling konkret yang diambil Kementerian Pertanian dalam menangani kebocoran rantai distribusi pangan bersubsidi. Selama ini, kasus pengoplosan beras kerap berakhir di tataran wacana tanpa ada kepala yang jatuh.
Kali ini berbeda. Amran memilih untuk tidak menunggu proses hukum selesai sebelum mengambil tindakan administratif. Prinsipnya jelas, selama ada kelalaian, sanksi harus jatuh.
Masyarakat tentu berharap langkah ini bukan sekadar reaksi sesaat atas tekanan publik. Pengoplosan beras subsidi adalah kejahatan berlapis, merugikan keuangan negara, mengecoh konsumen, sekaligus mencabut hak masyarakat miskin atas pangan yang terjangkau.
Dengan Satgas Pangan yang kini turun tangan, penyelidikan diperkirakan akan merambah lebih jauh dari sekadar dua lokasi di Jakarta Timur. Pertanyaan besarnya, seberapa luas jaringan ini bekerja, dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati selisih harga dari beras rakyat yang dipermainkan itu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.