Summarize the post with AI
JAKARTA, PUNGGAWANEWS — Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap maraknya penawaran visa mujamalah yang banyak beredar, khususnya melalui platform digital. Ia menegaskan bahwa visa tersebut tidak memiliki kepastian keberangkatan karena sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi.
Dalam keterangannya, Dahnil menjelaskan bahwa setiap tahun otoritas di Arab Saudi memang membuka peluang penerbitan visa mujamalah sebagai bentuk perhatian di luar kuota haji resmi. Namun, jumlah visa tersebut tidak tetap dan bergantung pada kebijakan pemerintah setempat.
“Keberadaan visa mujamalah sepenuhnya ditentukan oleh pihak Saudi. Jadi, ada atau tidaknya hanya bisa dipastikan oleh mereka,” ujar Dahnil, Rabu (15/4).
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh mudah percaya pada pihak-pihak yang mengaku dapat menyediakan visa tersebut. Pasalnya, tingkat kepastian visa mujamalah dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan visa haji reguler maupun haji khusus yang telah memiliki kuota resmi dari pemerintah.
Menurut Dahnil, tawaran visa di luar jalur resmi yang menjanjikan keberangkatan cepat justru berpotensi merugikan calon jamaah. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak tergiur dengan berbagai promosi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Yang memiliki kepastian hanya visa haji berbasis kuota. Di luar itu, termasuk yang dijual melalui internet dengan klaim visa mujamalah, tingkat kepastiannya sangat rendah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar calon jamaah tidak mudah tergoda dengan tawaran visa furoda atau jalur non-kuota lainnya. Pasalnya, pemerintah telah memastikan bahwa pada musim haji tahun ini, tidak ada penerbitan visa haji furoda oleh Arab Saudi.
Dahnil menilai maraknya promosi keberangkatan haji tanpa antrean di media sosial patut dicurigai sebagai modus penipuan atau praktik haji ilegal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Kepolisian Republik Indonesia akan membentuk satuan tugas khusus.
Satgas Pencegahan Haji Ilegal ini nantinya akan bertugas menindak berbagai modus pemberangkatan haji nonprosedural sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi kerugian.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.