Penolakan itu semakin terasa mengejutkan jika melihat rekam jejak Sultan di pemerintahan Orde Baru. Pria bernama asli Dorojatun ini bukan sekadar pelengkap di kabinet. Sebelum menjadi wakil presiden, ia dipercaya Soeharto sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri pertama di era Orde Baru—jabatan yang memperlihatkan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Ketika Soeharto akhirnya memilihnya sebagai wakil presiden pada 1973, ada agenda tersembunyi yang lebih luas. Menteri Keuangan Frans Seda mengungkapkan bahwa kehadiran Sultan dalam pemerintahan antara lain dimaksudkan untuk menghilangkan kesan militerisme yang kerap dikaitkan dengan kepemimpinan Orde Baru. Sultan, sebagai tokoh keraton dengan wibawa sipil yang kuat, menjadi simbol keseimbangan kekuasaan—sosok yang membantu memperkuat legitimasi pemerintahan Soeharto di mata publik dalam dan luar negeri.
Selama lima tahun mendampingi Soeharto, Sultan dinilai berhasil membantu memulihkan dan menstabilkan kepercayaan terhadap pemerintah. Namanya pun kembali mencuat sebagai calon terkuat menjelang pergantian periode. Namun justru di puncak ekspektasi itulah Sultan memilih berbalik arah.
Alasan kebebasan yang disampaikan Sultan memang terdengar sederhana, bahkan terkesan pribadi. Tapi sejumlah peneliti sejarah menduga ada dimensi lain yang tak pernah diungkap secara terbuka. John Monfries, dalam Raja di Negara Republik: Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta (2015), mencatat bahwa selama menjabat wakil presiden, Sultan hanya menerima sedikit tanggung jawab nyata. Pusat kekuasaan tetap sepenuhnya berada di tangan Soeharto.
Selain itu, beredar pula dugaan bahwa Sultan mulai melihat Soeharto bergerak semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi—semakin otoriter, semakin memusatkan kekuasaan. Meski dugaan ini tidak pernah dikonfirmasi oleh bukti sejarah yang kuat, narasi tersebut terus hidup dalam berbagai kajian tentang relasi keduanya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.