Tantangan teknis pun tidak kecil. Sebuah pusat rehabilitasi yang layak membutuhkan air bersih, listrik, pasokan makanan dan -obatan, sarana komunikasi, serta jalur transportasi darurat yang andal. Jika kawasan itu memang menjadi habitat buaya, aspek keselamatan penghuni dan petugas serta perlindungan lingkungan perlu masuk dalam kalkulasi sejak awal, bukan sebagai catatan kaki belakangan.
Soal pembiayaan pun perlu dipertimbangkan secara serius. Membangun infrastruktur di lokasi terpencil—dermaga, hunian, fasilitas kesehatan, jalur logistik rutin—berpotensi menelan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah perlu menimbang apakah investasi tersebut sebanding dengan manfaatnya, atau apakah memperkuat fasilitas rehabilitasi yang sudah ada di daratan justru lebih efisien dan efektif.
Yang sering luput dari perdebatan soal fasilitas adalah pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah rehabilitasi selesai. Seseorang yang dinyatakan pulih dari ketergantungan tetap harus kembali menghadapi kenyataan: mencari pekerjaan, membangun kembali kepercayaan keluarga, dan menemukan tempat di tengah masyarakat yang mungkin masih melihat mereka dengan sebelah mata.
Stigma sosial bagi mantan pengguna narkoba masih terasa nyata. Riwayat keterlibatan dalam kasus narkotika bisa menjadi tembok tak kasat mata yang mempersulit seseorang mendapat pekerjaan atau kembali diterima di lingkungannya. Padahal, seseorang yang telah menjalani pemulihan justru membutuhkan ruang untuk membuktikan bahwa perubahan itu riil dan berkelanjutan.
Bayangkan seorang peserta rehabilitasi yang berhasil mempelajari teknik bercocok tanam atau budi daya ikan selama di pulau. Selama program, mereka mendapat rutinitas, kegiatan bermakna, dan keterampilan baru. Tapi begitu kembali ke daratan, keterampilan itu bisa sia-sia jika tidak ada modal usaha, akses pasar, atau pihak yang memberi kesempatan kerja. Pelatihan tanpa ekosistem pendukung hanya akan menjadi kenangan yang tidak terpakai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.