Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini menjadi simbol tersendiri. Sejak awal pemerintahannya, Prabowo memang menjadikan pemulihan aset negara dan penegakan kedaulatan atas sumber daya alam sebagai salah satu prioritas. Satgas PKH adalah kepanjangan tangan dari visi tersebut.
Langkah penertiban kawasan hutan ini pun disambut dengan perhatian publik yang besar. Bukan hanya karena nilainya yang fantastis, tetapi juga karena ia menyentuh persoalan lama yang kerap dianggap tidak tersentuh: tumpang tindih lahan, izin bermasalah, dan perusahaan yang bertahun-tahun mengeksploitasi kawasan hutan negara tanpa konsekuensi berarti.
Dengan diserahkannya uang senilai Rp10,27 triliun dan lahan seluas lebih dari 2,3 juta hektar, pemerintah memberi sinyal kuat bahwa era pembiaran atas pelanggaran di kawasan hutan sudah berakhir. Pertanyaan berikutnya adalah: bagaimana negara memastikan lahan-lahan ini benar-benar dikelola demi kepentingan rakyat, bukan sekadar berpindah tangan dari satu korporasi ke korporasi lain?
Dalam kerangka itulah keberadaan PT Agrinas Palma Nusantara—sebagai ujung rantai pengelolaan—akan menjadi perhatian ke depan. Kepercayaan publik akan ditentukan bukan oleh besarnya angka yang diserahkan, melainkan oleh apa yang tumbuh dari lahan-lahan itu setelah ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.