JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Sebuah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto kini tengah menggerakkan mesin birokrasi pendidikan Indonesia. Buku ajar siswa dari jenjang SD hingga SMA akan dikaji ulang secara menyeluruh — dan hasilnya akan dibandingkan dengan buku pelajaran dari tujuh negara ASEAN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan langkah ini pada Jumat, 7 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa inisiatif tersebut bukan sekadar program rutin, melainkan instruksi langsung dari Presiden yang selama ini menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Proses kajian komparatif akan menyasar buku-buku pelajaran dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor-Leste, Kamboja, Vietnam, dan Singapura. Negara-negara ASEAN ini dipilih karena dianggap memiliki konteks budaya dan kebutuhan pendidikan yang relevan untuk dijadikan cermin bagi sistem pendidikan Indonesia.

Ide ini tidak lahir di ruang rapat semata. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa perintah Prabowo muncul setelah ia sendiri mengunjungi sejumlah sekolah tahun lalu. Di sana, Presiden menemukan pemandangan yang memprihatinkan — buku-buku pelajaran dalam kondisi rusak, bahkan ukuran huruf di beberapa buku dinilai terlalu kecil sehingga menyulitkan siswa membaca dari jarak dekat.

“Bapak Presiden cek satu per satu, setelah itu beliau meminta agar buku-buku tersebut dibandingkan dengan buku dari negara-negara tetangga,” kata Teddy. Pernyataan ini menggambarkan betapa seriusnya perhatian Prabowo terhadap kualitas materi yang diterima jutaan anak Indonesia setiap hari.

Dari kunjungan lapangan itulah, Prabowo memberikan tiga arahan utama kepada jajarannya. Ketiganya menyentuh aspek yang selama ini kerap menjadi sorotan dunia pendidikan nasional.

Arahan pertama adalah memperkuat muatan nasionalisme dan kebangsaan dalam setiap buku ajar. Pemerintah ingin generasi muda tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga memiliki rasa cinta tanah air yang tertanam sejak dini melalui bahan bacaan mereka di sekolah.

Arahan kedua berfokus pada peningkatan kualitas buku ajar matematika. Matematika selama ini menjadi salah satu mata pelajaran dengan tingkat pemahaman rendah di kalangan siswa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai survei dan asesmen internasional. Pemerintah ingin buku ajar mata pelajaran ini dirancang lebih sesuai dengan cara berpikir dan kebutuhan peserta didik Indonesia.

Arahan ketiga menyangkut bahasa Inggris — dan ini menjadi bagian yang paling menarik. Prasetyo menjelaskan bahwa konten buku bahasa Inggris di Indonesia tidak bisa begitu saja mengadopsi buku dari negara seperti Singapura yang dalam kehidupan sehari-harinya memang menggunakan bahasa Inggris. Indonesia memiliki konteks linguistik yang berbeda, sehingga pendekatan pengajaran dan isi materi pun harus disesuaikan.

“Contohnya, kemampuan berbahasa Inggris. Di antara beberapa negara yang memang kesehariannya menggunakan bahasa Inggris, dengan kita yang kesehariannya belum menggunakan bahasa Inggris, tentu bentuk maupun isi materi bukunya berbeda,” jelas Prasetyo.

Untuk menjalankan kajian ini, pemerintah tidak bekerja sendirian. Sebuah tim gabungan akan segera dibentuk, melibatkan empat lembaga sekaligus: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek); Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kolaborasi lintas kementerian ini dirancang agar kajian tidak hanya bersifat komparatif, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat langsung diimplementasikan dalam penyusunan buku ajar baru.

Hasilnya pun akan hadir dalam dua bentuk sekaligus. Selain buku fisik yang selama ini dikenal, pemerintah akan menyediakan versi digital yang bisa diunduh dan terintegrasi dengan Papan Interaktif Digital (PID). Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan buku ajar berkualitas, terutama ke daerah-daerah yang selama ini sulit mendapatkan buku dalam kondisi layak.

Integrasi digital dengan PID juga membuka peluang bagi guru untuk menyajikan materi secara lebih interaktif dan menarik. Di tengah tantangan literasi digital yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, langkah ini bisa menjadi dorongan nyata bagi transformasi cara belajar di kelas.

Prasetyo menegaskan bahwa seluruh proses ini bermuara pada satu tujuan sederhana namun ambisius: memastikan setiap anak Indonesia — dari kota besar hingga pelosok daerah — mendapatkan buku ajar yang berkualitas, relevan, dan layak baca.

“Intinya, kita ingin memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh peserta didik mulai dari SD, SMP, hingga SMA,” kata Prasetyo menutup keterangannya.

Langkah ini menandai salah satu gebrakan paling konkret pemerintahan Prabowo di sektor pendidikan dasar dan menengah. Kini, publik menunggu seberapa cepat tim gabungan itu terbentuk — dan seberapa nyata perubahan yang akan dirasakan jutaan siswa di seluruh Indonesia.

FAQ

Mengapa pemerintah membandingkan buku ajar Indonesia dengan negara ASEAN?

Perbandingan dilakukan untuk mengetahui standar kualitas buku ajar di kawasan yang memiliki konteks budaya serupa, sekaligus sebagai acuan dalam memperbaiki isi dan penyajian materi untuk siswa Indonesia.

Apa saja tiga fokus utama perbaikan buku ajar yang diperintahkan Presiden Prabowo?

Tiga fokus utamanya adalah penanaman nilai nasionalisme dan kebangsaan, peningkatan kualitas buku matematika, dan peningkatan kualitas buku bahasa Inggris yang disesuaikan dengan konteks pembelajaran di Indonesia.

Apakah buku ajar baru nantinya tersedia dalam versi digital?

Ya, selain versi cetak, pemerintah akan menyediakan buku ajar dalam format digital yang dapat diunduh dan terintegrasi dengan Papan Interaktif Digital (PID) untuk memperluas akses bagi siswa dan tenaga pendidik.