JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Lebih dari 50 ribu minimarket tersebar di seluruh penjuru Indonesia, namun produk-produk UMKM masih kerap gagal menembus gerai-gerai itu hanya karena satu hal: tidak memiliki barcode. Menteri Perdagangan Budi Santoso kini turun tangan langsung membenahi celah ini.

Dalam acara Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode bagi UMKM yang digelar Rabu, 7 Oktober 2026, Budi menegaskan bahwa barcode bukan sekadar deretan garis hitam-putih di kemasan. Ia adalah tiket masuk ke ekosistem ritel modern yang selama ini terasa jauh dari jangkauan pelaku usaha kecil.

“Produk UMKM harus bagus dan berdaya saing karena konsumen dan ritel memiliki standar,” kata Budi. Barcode, menurutnya, menjadi salah satu standar yang mempermudah layanan, penyimpanan, dan distribusi produk di jaringan ritel.

Selama ini, banyak pelaku UMKM menganggap proses sertifikasi barcode rumit dan mahal. Kementerian Perdagangan hadir untuk memangkas hambatan itu melalui program fasilitasi yang menanggung biaya sertifikasi bagi UMKM terpilih.

Program ini disambut antusias. Sejak dibuka pendaftarannya, ratusan pelaku usaha langsung mendaftar. Dari proses seleksi awal, 100 UMKM berhasil lolos ke tahap Kick Off. Mereka selanjutnya akan bersaing lagi untuk memperebutkan 50 slot fasilitasi sertifikasi barcode yang disediakan pemerintah.

Komposisi peserta mencerminkan wajah nyata UMKM Indonesia. Sebanyak 94 persen pendaftar bergerak di sektor produk pangan dalam kemasan—mulai dari camilan, minuman, hingga makanan olahan. Sisanya, enam persen, datang dari sektor kecantikan seperti sabun, sampo, dan berbagai produk kosmetik.

Angka ini bukan kebetulan. Produk pangan kemasan dan kecantikan adalah dua segmen yang paling banyak dipajang di rak minimarket dan supermarket. Artinya, peluang UMKM untuk bersanding dengan produk-produk besar merek nasional kini terbuka lebih lebar.

Budi menjelaskan potensi pasar yang menanti. Indonesia kini memiliki lebih dari 50 ribu gerai minimarket, belum termasuk supermarket dan department store yang juga terus berkembang. Jaringan distribusi sebesar ini adalah magnet bagi produk lokal yang siap bersaing.

Namun barcode bukan hanya soal pasar domestik. Identitas unik yang melekat pada barcode diakui secara internasional, membuka jalan bagi UMKM yang bermimpi menembus pasar ekspor. Sebuah kemasan dengan barcode resmi berbicara dalam bahasa yang dipahami rantai ritel di seluruh dunia.

Kementerian Perdagangan tidak berhenti di sertifikasi semata. Budi memastikan pihaknya akan terus menggandeng dua asosiasi besar ritel nasional: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Kolaborasi ini diwujudkan salah satunya lewat sesi business matching—forum yang mempertemukan UMKM terpilih langsung dengan pengambil keputusan dari jaringan ritel modern.

Hasilnya sudah mulai terlihat. Sepanjang 2025 hingga 2026, Kemendag telah memfasilitasi business matching yang melibatkan sekitar 932 UMKM dengan berbagai peritel modern dan pusat perbelanjaan ternama. Nama-nama besar seperti MAP Group dengan gerai Sogo dan Alun Alun Indonesia, Hero Supermarket, Metro Department Store, AEON Indonesia, IKEA Indonesia, hingga KAI dan KAI Services telah menjadi mitra dalam program ini.

Deretan nama itu menunjukkan bahwa pintu ritel premium pun kini mulai terbuka bagi produk lokal. Bukan hanya minimarket pinggir jalan, tapi juga mal-mal besar di kota-kota utama Indonesia.

Agenda besar berikutnya sudah menanti di ujung bulan ini. Budi mengajak seluruh pelaku UMKM untuk memanfaatkan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 yang akan berlangsung pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang. TEI adalah salah satu pameran dagang terbesar di Asia Tenggara, dan bagi UMKM, ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan produk kepada buyer dari mancanegara.

Digitalisasi UMKM memang bukan proyek semalam. Tapi langkah-langkah konkret seperti fasilitasi barcode ini membuktikan bahwa pemerintah serius menutup gap antara potensi besar UMKM Indonesia dan realita akses pasar yang masih terbatas.

“Kami berharap semakin banyak produk UMKM dapat masuk ke jaringan ritel modern dan memperluas akses pasarnya,” ujar Budi menutup pernyataannya.

Dengan lebih dari 64 juta unit UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, program sertifikasi barcode ini boleh jadi terlihat kecil. Tapi dampaknya bisa sangat nyata: satu barcode bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat bagi jutaan produk lokal yang sesungguhnya layak bersaing.