JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta yang selama ini jarang disadari publik: dari potensi perikanan nasional senilai US$ 34 miliar per tahun, Indonesia baru menikmati sekitar 5 persennya. Selebihnya — hampir US$ 32 miliar — raib dibawa kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan nusantara.
Pengakuan tegas itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Di hadapan para pejabat negara dan wakil rakyat, Presiden merinci dua agenda besar yang akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan: pembangunan kampung nelayan dan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara masif.
Prabowo menyebut, sebanyak 100 kampung nelayan telah selesai dibangun. Namun angka itu baru awal dari target sesungguhnya — 1.386 kampung nelayan ditargetkan berdiri dan berfungsi penuh sebelum akhir Desember 2026. Sebuah target yang ambisius, tapi menurut Prabowo, bukan sekadar retorika.
Kampung nelayan bukan hanya soal infrastruktur fisik di tepi pantai. Ia dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan — dari penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi — sehingga nilai tambah dari hasil laut tidak lagi lari ke tangan pihak luar. Selama ini, nelayan Indonesia kerap menjadi pihak yang paling sedikit menikmati kekayaan laut yang mereka tangkap sendiri.
Kesenjangan itulah yang mendorong pemerintah bergerak lebih jauh. Tidak cukup hanya membangun desa, Prabowo juga mengumumkan rencana pembangunan armada kapal ikan modern dalam skala besar. Pada 2027, sebanyak 1.582 kapal ikan modern akan mulai dibangun sebagai langkah awal dari kebutuhan yang jauh lebih besar.
“Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai,” kata Prabowo. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, selama ini belum memiliki armada penangkapan ikan yang sepadan dengan luasnya wilayah lautnya.
Di darat, Prabowo mengarahkan penguatan ekonomi rakyat melalui jalur koperasi. Hingga saat pidato disampaikan, pemerintah telah mendirikan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih, dengan 3.300 di antaranya disebut sudah berjalan optimal. Target akhir tahun 2026 adalah 30.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia.
Angka itu bukan sekadar pencapaian administratif. Prabowo menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih menandai babak baru dalam sejarah ekonomi Indonesia — untuk pertama kalinya, negara akan menguasai rantai pasok secara langsung.
Selama puluhan tahun, rantai distribusi kebutuhan pokok dikuasai para pelaku pasar bermodal besar. Akibatnya, harga di tingkat konsumen bisa melonjak jauh di atas harga yang diterima petani atau nelayan. Prabowo menyebut fenomena ini sebagai bentuk manipulasi pasar yang merugikan rakyat kecil secara sistematis.
“Pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar,” ujarnya. Bagi Prabowo, koperasi adalah jawaban struktural atas ketimpangan itu — bukan dengan memusuhi pasar, melainkan dengan mengorganisir rakyat agar mampu berdiri setara di dalamnya.
Filosofi ini bukan hal baru. Koperasi telah lama disebut sebagai soko guru ekonomi Indonesia sejak era pendiri bangsa. Namun dalam praktiknya, koperasi kerap terpinggirkan oleh dominasi swasta dan minimnya dukungan negara. Prabowo tampaknya ingin membalik kecenderungan itu.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak anti pasar. Ekonomi, kata Prabowo, memang bertumpu pada mekanisme pasar. Namun pasar tanpa pengawasan dan keseimbangan kekuatan hanya akan menguntungkan pihak yang sudah kuat. Karena itulah rakyat perlu diorganisir dan diberdayakan — dan koperasi menjadi instrumen utamanya.
Dalam konteks yang lebih luas, dua program ini — kampung nelayan dan Kopdes Merah Putih — mencerminkan pendekatan ekonomi bawah-ke-atas yang menjadi ciri kebijakan Prabowo. Alih-alih mengandalkan investasi besar dari atas, pemerintah berupaya membangun fondasi ekonomi dari desa, dari nelayan, dari komunitas terkecil sekalipun.
Keberhasilan program ini tentu bergantung pada implementasi di lapangan. Sejauh ini, koperasi yang benar-benar berjalan optimal baru mencapai 3.300 dari 10.000 yang didirikan — artinya masih ada dua pertiga yang perlu dioptimalkan. Tantangan serupa bisa muncul dalam pembangunan kampung nelayan, terutama soal kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan rantai pasok yang terintegrasi.
Namun sinyal dari pidato kenegaraan hari ini jelas: pemerintah menempatkan kedaulatan ekonomi — baik di laut maupun di darat — sebagai prioritas yang tidak bisa ditunda. Laut Indonesia tidak boleh lagi menjadi sumber kemakmuran bagi negara lain, dan pasar Indonesia tidak boleh terus dikuasai oleh segelintir pihak bermodal.
Bagi jutaan nelayan dan warga desa yang selama ini berada di pinggiran rantai ekonomi, agenda besar Prabowo ini bisa menjadi momentum. Tapi seperti selalu, antara target dan realisasi, jarak itu hanya bisa diukur oleh waktu dan kerja nyata di lapangan.
FAQ
Apa itu Koperasi Desa Merah Putih dan apa tujuannya?
Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah koperasi yang didirikan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dengan tujuan agar negara dapat menguasai rantai pasok secara langsung, sehingga distribusi kebutuhan pokok tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh pihak bermodal besar yang berpotensi memanipulasi harga pasar.
Mengapa potensi perikanan Indonesia baru dimanfaatkan 5 persen?
Menurut Presiden Prabowo, sebagian besar potensi perikanan Indonesia senilai US$ 34 miliar per tahun diambil oleh kapal-kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia. Minimnya armada kapal ikan modern dan infrastruktur pendukung menjadi faktor utama rendahnya kontribusi nelayan Indonesia terhadap total potensi tersebut.
Kapan target 1.386 kampung nelayan dan 30.000 Koperasi Merah Putih akan tercapai?
Pemerintah menargetkan kedua program tersebut rampung dan beroperasi sebelum akhir Desember 2026. Saat ini 100 kampung nelayan telah dibangun dan 10.000 koperasi telah didirikan, dengan 3.300 di antaranya sudah berjalan optimal.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.