“Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman,” demikian inti arahan Prabowo dalam rapat tersebut. Sebuah kalimat yang terdengar masuk akal dan mulia—asalkan tidak berhenti menjadi retorika begitu kamera-kamera televisi sudah angkat kaki dari Palembang.
Perjalanan Prabowo dari Riau ke Sumatera Selatan dalam satu rentang waktu yang sangat singkat ini memang mengirimkan sinyal yang jelas: pemerintah pusat serius merespons ancaman karhutla yang makin meluas. Meski begitu, sinyal saja tidak cukup untuk memadamkan api yang sudah membakar hampir dua ribu hektare lahan.
Yang dibutuhkan masyarakat Sumatera Selatan—dan jutaan warga yang menghirup udara dari asap yang sama—bukan sekadar kehadiran fisik presiden di posko darurat. Mereka butuh sistem peringatan dini yang andal, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembakaran, dan solusi permanen atas konflik tata guna lahan gambut yang sudah berlarut-larut.
Karhutla bukan semata bencana alam. Ia adalah bencana tata kelola yang terus berulang karena akar masalahnya belum pernah benar-benar disentuh. Selama singkong masih perlu diolah menjadi bahan pemadam dan personel masih perlu dikirim setiap tahun dengan jumlah yang terus bertambah, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar “rapat koordinasi” jelas sedang dilewatkan.
Satu hal yang pasti: api di Sumatera Selatan tidak menunggu rapat selesai. Ia terus membakar, satu hektare demi satu hektare, sementara angka 12.956 hotspot itu masih terus bergerak.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.