Satu lagi bencana menutup agenda rapat yang padat itu: gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Wilayah yang sudah akrab dengan guncangan bumi ini kembali harus menanggung kerusakan yang membutuhkan respons cepat dari negara.
Prabowo memerintahkan percepatan penanganan pascagempa, mencakup penyaluran bantuan stimulan, penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan rumah, hingga rencana pembangunan kembali permukiman yang terdampak. Tidak cukup hanya mengirim bantuan—pemerintah diminta hadir dalam proses pemulihan hingga masyarakat benar-benar kembali ke kondisi layak.
Rapat itu juga dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, yang wilayahnya menjadi salah satu episentrum karhutla. Kehadiran gubernur dalam forum setinggi itu menunjukkan bahwa koordinasi pusat-daerah sedang diperketat—setidaknya dalam forum resmi.
Di penghujung rapat, Prabowo merangkum satu prinsip yang ia tekankan kepada seluruh jajaran: pemerintah harus hadir dengan respons cepat, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi agar persoalan serupa tidak terus berulang. Kalimat itu terdengar familiar—karena sudah sering diucapkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bedanya, kali ini ada nama 95 korporasi yang menunggu proses hukum.
Yang menjadi pertanyaan publik kini bukan apakah perintah itu dikeluarkan—melainkan apakah perintah itu benar-benar akan dijalankan. Indonesia sudah terlalu sering menyaksikan rapat darurat yang berakhir sebagai seremoni, sementara asap kembali mengepul musim berikutnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.