Lebih jauh, Prabowo menyasar akar masalah yang selama ini luput dari perhatian serius: regulasi di tingkat daerah. Ia secara eksplisit melarang keras keberadaan peraturan daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar—bahkan jika peraturan itu telah mendapat izin dari kepala daerah. Artinya, tidak ada celah legal yang bisa dijadikan tameng oleh siapa pun.
Untuk jangka panjang, Presiden mendorong penerapan pengolahan lahan tanpa bakar secara masif. Pemerintah diminta menyediakan alat dan pendampingan langsung bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan api sebagai cara paling murah membuka lahan. Pendekatan ini mengakui bahwa masalah karhutla bukan semata soal niat jahat korporasi—ada juga petani kecil yang tidak punya pilihan lain.
Di tengah kepulan asap dari Kalimantan dan Sumatra, kabar duka datang dari lautan. Kapal Motor Penumpang KMP Virgo Transport 8 mengalami di Laut Jawa, sementara delapan orang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda—termasuk lima jurnalis yang tengah bertugas. Dua insiden laut dalam waktu berdekatan ini menambah beban krisis yang sudah berat.
Presiden memerintahkan agar operasi pencarian dan pertolongan terhadap seluruh korban dimaksimalkan tanpa penundaan. Basarnas dan TNI diminta bergerak cepat, tidak menunggu kondisi ideal.
Kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Prabowo memberikan instruksi khusus: komunikasi dengan keluarga korban tidak boleh terputus. Hak-hak keluarga korban harus dipenuhi, dan investigasi atas kapal harus dilakukan secara mendalam serta objektif—bukan formalitas. Tekanan dari orang nomor satu di republik ini jelas: tidak ada pejabat yang boleh sembunyi di balik prosedur birokrasi ketika nyawa manusia menjadi taruhannya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.