BOGOR, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah serius dalam pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Pada Minggu sore, 9 Agustus 2026, ia menerima Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon A. Mantiri, di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat—sebuah pertemuan yang memadukan dua agenda besar sekaligus: evaluasi program energi hijau dan restrukturisasi korporasi pelat merah.

Pertemuan di akhir pekan itu bukan sekadar audiensi rutin. Prabowo secara langsung mendengarkan laporan kemajuan Program Mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 yang baru diluncurkannya pada Juli 2026 lalu. Dalam hitungan sebulan sejak diluncurkan, program yang menargetkan campuran 50 persen bahan bakar nabati dalam solar ini sudah menunjukkan perkembangan yang cukup untuk dilaporkan kepada kepala negara.

Simon Mantiri memaparkan capaian implementasi B50 di lapangan kepada Presiden. Laporan itu mencakup sejauh mana kesiapan rantai pasok, distribusi, hingga respons pasar terhadap kebijakan yang diklaim sebagai salah satu mandatori biodiesel paling ambisius di dunia ini.

Tak hanya B50, Mantiri juga menyampaikan kesiapan infrastruktur Pertamina dalam menghadapi babak berikutnya: mandatori Bioethanol. Pemerintah tengah menyiapkan tahapan kebijakan serupa untuk bahan bakar berbasis etanol, dan Pertamina sebagai ujung tombak distribusi energi nasional dituntut siap lebih awal sebelum regulasi resmi diberlakukan.

Program bioenergi ini merupakan bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil impor. Dengan sumber daya kelapa sawit yang melimpah, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi berbasis nabati di kawasan Asia Tenggara.

Namun agenda hari itu tidak berhenti pada urusan energi. Di tengah pertemuan, Prabowo justru mengeluarkan perintah yang berpotensi mengubah wajah korporasi BUMN secara mendasar. Ia memerintahkan pemangkasan lapisan-lapisan manajemen serta pengurangan jumlah anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

Perintah itu lahir dari kekhawatiran yang sudah lama mengemuka: struktur korporasi BUMN yang terlampau gemuk kerap memperlambat pengambilan keputusan dan menciptakan celah inefisiensi yang merugikan negara. Lapisan manajemen yang berlebihan tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga membuat respons perusahaan terhadap dinamika pasar menjadi lamban.

Prabowo ingin rantai komando yang lebih ramping dan lincah. Dengan memangkas lapisan-lapisan antara direksi puncak dan unit operasional, ia berharap keputusan strategis dapat dieksekusi lebih cepat tanpa harus melewati birokrasi internal yang panjang.

Efisiensi menjadi kata kunci yang terus diulang dalam kebijakan ekonomi pemerintahan ini. Sejak awal masa jabatannya, Prabowo konsisten mendorong seluruh lembaga negara, termasuk BUMN, untuk beroperasi dengan struktur yang lebih hemat namun tetap produktif. Perintah di Hambalang ini menjadi salah satu sinyal paling konkret dari arah kebijakan tersebut.

Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia memang dikenal memiliki struktur korporasi yang sangat kompleks. Puluhan anak perusahaan tersebar di berbagai segmen bisnis, dari hulu migas, pengolahan, distribusi, hingga ritel. Kondisi serupa juga terjadi di PLN yang memiliki jaringan anak usaha di sektor kelistrikan.

Pemangkasan anak dan cucu perusahaan bukan hal baru dalam wacana reformasi BUMN Indonesia. Namun kali ini perintah itu datang langsung dari presiden, bukan sekadar rekomendasi dari Kementerian BUMN. Hal itu memberi sinyal bahwa kebijakan ini akan dikejar pelaksanaannya, bukan hanya menjadi dokumen kebijakan yang mangkrak.

Pilihan Hambalang sebagai lokasi pertemuan juga menarik dicermati. Kediaman pribadi presiden kerap digunakan untuk pertemuan yang sifatnya lebih strategis dan informal dibanding rapat resmi di Istana. Suasana yang lebih intim kerap membuat diskusi berlangsung lebih terbuka dan langsung pada inti persoalan.

Pertemuan ini terjadi di tengah tekanan global terhadap harga minyak yang terus berfluktuasi. Bagi Indonesia yang masih bergantung sebagian pada impor energi, keberhasilan program biodiesel dan bioethanol bukan sekadar soal lingkungan, melainkan juga ketahanan energi dan stabilitas fiskal negara.

Jika B50 berjalan sesuai target, Indonesia diproyeksikan dapat menghemat devisa dalam jumlah signifikan dari pengurangan impor solar. Dana yang tersimpan itu bisa dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lain yang lebih produktif—sebuah kalkulasi ekonomi yang menjadi landasan kuat di balik ambisi program bioenergi pemerintah.

Langkah Prabowo memanggil Dirut Pertamina ke Hambalang di hari Minggu mencerminkan betapa seriusnya ia mengawal agenda energi dan reformasi BUMN secara bersamaan. Dua instruksi yang ia keluarkan—percepatan bioenergi dan perampingan struktur korporasi—bergerak pada jalur yang sama: menjadikan Indonesia lebih mandiri secara energi dan lebih efisien dalam mengelola aset negara.

Kini bola ada di tangan Pertamina dan BUMN lainnya untuk membuktikan bahwa perintah dari Hambalang itu bukan sekadar arahan yang menguap begitu saja.

FAQ

Apa itu Program Mandatori B50 yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo?

Program Mandatori B50 adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan campuran 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit dalam bahan bakar solar. Program ini diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026 sebagai bagian dari upaya transisi energi dan pengurangan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Mengapa Presiden Prabowo memerintahkan pemangkasan lapisan manajemen di BUMN?

Pemangkasan dilakukan karena struktur yang terlalu berlapis dinilai memperlambat pengambilan keputusan dan menciptakan inefisiensi. Prabowo ingin BUMN seperti Pertamina dan PLN bergerak lebih cepat, produktif, dan efisien dalam mengelola aset negara.

Apa hubungan antara program Bioethanol dan B50 yang sedang disiapkan pemerintah?

Keduanya adalah bagian dari strategi besar pemerintah dalam diversifikasi energi nasional. Setelah B50 untuk solar berbasis sawit, pemerintah kini mempersiapkan mandatori Bioethanol sebagai campuran bahan bakar bensin. Pertamina tengah menyiapkan infrastruktur agar siap ketika regulasi bioethanol resmi diberlakukan.