Pergeseran paradigma ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai bahwa memiliki rekening saja tidak otomatis menjamin seseorang mampu mengelola keuangan dengan baik, bertahan dari guncangan ekonomi, atau membangun masa depan yang lebih aman secara finansial. Tiga pilar utama yang kini menjadi fokus DNKK mencakup kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi krisis atau financial resilience, serta rasa aman dalam mengelola keuangan sehari-hari atau financial security.
Keluarga dipilih sebagai unit sasaran kebijakan bukan tanpa pertimbangan. Airlangga menegaskan bahwa keluarga adalah unit ekonomi terkecil dalam masyarakat, dan di situlah dampak nyata dari setiap kebijakan ekonomi dirasakan. “Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Angka-angka dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026 turut memperkuat urgensi pembentukan dewan baru ini. Tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini tercatat di angka 93,61 persen, menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan sudah sangat luas. Namun tingkat literasi keuangan masih berada di angka 69,57 persen, yang artinya masih ada celah cukup besar antara memiliki akses dan benar-benar memahami cara memanfaatkannya.
Celah itulah yang ingin dijembatani DNKK. Bukan soal siapa yang sudah punya rekening, melainkan apakah masyarakat benar-benar paham cara mengelola uang, melindungi aset, dan merencanakan masa depan keuangan mereka.
Soal kepemimpinan, Presiden Prabowo sendiri didapuk sebagai ketua dewan, mencerminkan betapa strategisnya agenda ini bagi pemerintahan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjalankan peran sebagai ketua harian, memimpin operasional dewan dari hari ke hari. OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan masuk dalam jajaran pimpinan, sementara sejumlah menteri lain duduk sebagai anggota.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.